KP3EI Mengakomodasi Berbagai Kritikan

Pembangunan di Indonesia selama ini tidak terintegrasi, baik secara nasional maupun regional. Suatu kebijakan bukan menghasilkan pelaksanaan, tetapi menghasilkan kebijakan lain. Ibaratnya, mau membuat nasi goreng, tapi tidak membeli bumbunya, malah menghasilkan kebijakan perlunya studi banding terhadap macam-macam metode penjual nasi goreng membuat bumbu nasi goreng.  Demikian salah satu pokok pikiran Randy R. Wrihatnolo (Tim Evaluasi KP3EI), dalam diskusi tentang MP3EI, yang diselenggarakan Walhi, pertengahan November ini.

Karena itu, menurut Randy, hakikat dan filosofi MP3EI adalah upaya mengintegrasikan pembangunan nasional dan regional. Baginya, selama ini, tidak ada integrasi antara moda pembangunan nasional (RPJP. RPJMN, RKP) dan regional (RPJMD). Integrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu integrasi sumber pembiayaan dan kebijakan pembangunan agar satu sama lain dapat dikoordinasikan, diintegrasikan dan dapat dilacak pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Untuk menopang kegiatan MP3EI, terdapat empat pilar kebijakan MP3EI, yaitu Regulasi, Koridor Ekonomi, Konektivitas, SDM-IPTEK. Randy membantah asumsi para aktivis bahwa regulasi MP3EI memuluskan pengambilan tanah-air Indonesia. Secara konseptual, MP3EI justru “melarang” akuisisi dan pengambilan tanah-air (sumberdaya alam) secara langsung  dalam bentuk bahan mentah, melainkan akan bertumpu pada upaya untuk menghasilkan nilai-tambah  dan pengolahan. Atau, dengan kata lain: hilirisasi. Karena itu, KP3EI bersama dengan Kementerian ESDM sedang merevisi 1000 ijin kuasa pertambangan. Tidak akan ada ijin kuasa pertambangan yang akan dikeluarkan tanpa pembangunan smelter. Dengan regulasi MP3EI, katanya, dipastikan tidak akan ada tanah-air dan materi-materi tambang Indonesia yang akan dijual langsung tanpa ada nilai tambah.

Regulasi lain yang dikerjakan KP3EI untuk mempertimbangkan aspek lingkungan adalah metoderesource accounting yang memvaluasi semua nilai biota di atas tanah (debit air, tumbuhan, dan seterusnya) yang digunakan sebagai pengurang dari cost benefit ratio dalam suatu proyek. Metoderesource accounting itu yang akan menjadi basis dari suatu kelayakan studi proyek. Karena itu, Randy menyebut, jangan katakan MP3EI tidak berjalan atau hanya sedikit proyek yang berhasil dilakukan MP3EI.

Randy menyebut kasus terbengkalainya pembangunan pelabuhan baru Cilamaya. Ia menyatakan bahwa KP3EI menolak rencana pembangunan pelabuhan baru yang disokong investor Jepang itu, sebab jika diterapkan akan merugikan ekosistem sebesar 33 triliun dalam jangka waktu 10 tahun, karena akan menghancurkan pertanian rakyat, mengakuisisi tanah rakyat, dan merugikan ekosistem.

Dalam sesi dialog Randy KP3EI tampak tampil sebagai pihak yang mampu menyerap beberapa kritik. Saat ditanya tentang bagaimana MP3EI hanya mementingkan produksi komoditas global untuk keperluan ekspor dari apa yang selama ini dikelola rakyat. Dengan lugas Randy menyatakan bahwa saat ini KP3EI sedang berupaya memilih pola domestic trade ketimbang international trade, misalnya dalam kasus upaya memanfaatkan sirih yang berlimpah di Nusa Tenggara dan Papua sebagai industri obat tradisional. Besaran skala program MP3EI membuat kebijakan tidak mampu menjangkau aspek-aspek mikro dalam lapangan, pembiayaan, dan sumber daya manusia. Dalam hal penentuan komoditas, MP3EI mengambil prinsip “taking the winners”, yaitu memilih 22 komoditas andalan dan aktivitas utama, di antara 6.000 komoditas di Indonesia.[DY]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

18 + 11 =