Harum Energy: Keruk Nikel di Halmahera, Raup Untung Menggunung di Pasar Dunia*
Rendi Oman Gara (Peneliti dan Pegiat Sajogyo Institute) Sepanjang April-Mei 2025 saja, dua kali sudah masyarakat Maba Sangaji menggelar protes untuk menentang operasi penambangan dari PT. Position (POS), anak perusahaan dari Harum Energy (PT. Harum Energy, Tbk). Seperti sudah banyak diberitakan, sesudah protes tersebut warga Maba Sangaji diganjar hukuman sangat keras. Tak kurang dari 11 […]
Penambang Datang, Petaka Menerjang: Siapakah Pemilik PT. Position?*
Oleh: Rendi Oman Gara (Peneliti dan Pegiat Sajogyo Institute) Tiada hentinya persoalan bermunculan setelah PT Position menambang nikel di kawasan hutan adat suku Maba, di Halmahera Timur, Maluku Utara. Hutan adat yang semula dan sejak dahulu ditumbuhi kehidupan, kini berubah menjadi bentang padang kematian. Sungai induk Maba dan anak-anak sungainya–Kaplo, Tutungan, Sabaino , Semlowos–semuanya rusak […]
Pengesahan UU Masyarakat Adat: ‘Jalan Pulang’ Daulat Pangan*
Kiagus M. Iqbal** 30 Desember 2024 lalu, Pemerintah memutuskan berancang-ancang menghentikan impor pangan, khususnya beras, gula, jagung dan garam. Kebijakan ini secara langsung menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto yang mengejar swasembada pangan (dan energi) dalam 4-5 tahun ke depan. Atas respon kebijakan tersebut, Pemerintah merombak jajaran pimpinan Bulog. Secara terang-terangan, Pemerintah memasang orang militer Mayor […]
Sajogyo dan Sistem Pangan-Gizi yang Mendaulatkan
Kiagus M. Iqbal* Masalah pangan masih menjadi masalah yang pelik dan kompleks bagi umat manusia, mengingat pangan merupakan penentu hidup mati suatu bangsa. Karenanya, masalah pangan merupakan masalah besar yang mempertaruhkan martabat dan hidup mati manusia. Pangan adalah dasar Hak Asasi Manusia (berlandas hak hidup) yang menjamin Keamanan Insani (Human Security). Realita di lapang menunjukkan […]
Militerisme dalam Sejarah Kuasa Kawasan Hutan
Kiagus M. Iqbal Baru-baru ini, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres ini dibuat dengan tujuan perbaikan tata kelola usaha di dalam kawasan hutan (pertambangan, perkebunan dan kegiatan lainnya) demi optimalisasi pendapatan negara (Pasal 2 ayat 1). Meski begitu, aturan ini problematik dengan posisi aktor-aktor secara asimetris antara korporasi dan masyarakat yang […]
Perempuan Nelayan: (Masih) Minim Pengakuan dan Perlindungan di Tengah Ancaman Krisis Lingkungan
Wida Dhelweis Yistiarani* Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kita saat mendengar jenis pekerjaan nelayan? Laki-laki dengan kulit berwarna cokelat, kapal-kapal dan perahu yang mengarungi laut–biasanya kita bisa melihat mereka dari bibir pantai, ikan dan hasil tangkapan laut yang dijual di berbagai tempat pelelangan ikan (TPI) dan pasar. Asumsi bahwa nelayan adalah laki-laki didukung […]
