Mitigasi Kerentanan Politik dan Hukum: Urgensi kebijakan perlindungan Pembela HAM yang integratif-inklusif
Para pembela hak asasi manusia di Indonesia sedang berada dalam suatu ‘kerentanan permanen’. Kerentanan ini disebabkan oleh dua hal. Di satu sisi, mereka menghadapi ketiadaan perlindungan hukum yang memadai dan sunguh-sungguh; institusi penegakan hukum yang terbiasa menyepelekan HAM; para penegak hukum yang tidak sensitif terhadap HAM; serta rendahnya komitmen perlindungan dan penegakkan HAM oleh pemerintah […]
Meletakkan Pendaftaran Tanah dalam Kerangka Reforma Agraria (Usulan Perbaikan Kebijakan Pendaftaran Tanah untuk Reforma Agraria)
Desember 2021 Penulis: Ahmad Jaetuloh, Moh Ali Rahangiar dan Bambang Tri Daxoko Pendaftaran tanah merupakan satu tahapan penting dalam proses reforma agraria karena menjadi instrumen yang membantu memastikan subjek dan objek landreform tepat sasaran. Pendaftaran tanah dalam hal ini bukan sekadar perkara legalisasi aset melainkan untuk memastikan sebaran penguasaan tanah, subjek, dan objek landreform tergambar […]
Urgensi Kebijakan Pendaftaran Tanah untuk Reforma Agraria
Oktober 2021 Penulis: Moh. Ali Rahangiar dan Syiqqil Arofat Pendaftaran tanah adalah suatu bagian penting dalam tata kelola administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam konteks kebijakan, pendaftaran tanah merupakan suatu upaya tahap akhir dalam skema besar kebijakan pertanahan. Secara konseptual, kebijakan pendaftaran bukanlah melulu perkara teknis administratif, ia mewakili atau turunan dari empat pendekatan ‘kepastian tenurial […]
Urgensi Percepatan Pelepasan Tanah-Tanah Terlantar untuk TORA: Kasus HGU PT. Tulus Sintuwu Karya, Desa Bunga, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah
Mei 2021 Penulis : Ganies Oktaviana Percepatan pelepasan Tanah Telantar di HGU PT. TSK perlu dilaksanakan segera karena lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat Desa Bunga selama lebih dari 10 tahun. Percepatan ini dapat dilakukan dengan cara mendorong pihak-pihak terkait, seperti Bupati Kabupaten Sigi, Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah yang secara tegas mengusulkan Tanah Indikasi Terlantar […]
Reforma Agraria di Hutan Lindung dan Konservasi: Mungkinkah?
Mei 2021 Penulis : Kasmiati Dengan bertolak dari kasus pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan di Kabupaten Sigi dan khususnya di Desa Balumpewa, Policy Paper ini mengusulkan revisi kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan RA kehutanan, terutama dua regulasi berikut ini: (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 mengenai Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan […]
Pembuktian Riwayat Penguasaan Tanah di Perkebunan Kalibakar: Urgensi Memperhitungkan Kesaksian Rakyat
Mei 2021 Penulis : Ahmad Hamdani dan Syaukani Ichsan Salah satu persoalan pokok yang ada di perkebunan Kalibakar adalah adanya benturan klaim penguasaan tanah antara PTPN XII dan rakyat. Selama ini, benturan klaim ini tidak kunjung bisa diselesaikan karena masalah perbedaan versi sejarah riwayat tanah antara PTPN XII dan Rakyat petani Kalibakar. Sementara itu, pemerintah […]
