Pernyataan Sikap Sajogyo Institute terhadap Undangan Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia
Pada Rabu lalu (23/7), Sajogyo Institute memperoleh surat undangan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan menghadiri Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia tahun 2025. Dalam hal ini, Sajogyo Institute akan memberikan penjelasan dan pernyataan sikap kami. Sajogyo Institute berpendapat bahwa sejak awal diputuskannya penulisan sejarah dan proses penulisan sejarah tidak pernah […]
Kriminalisasi Warga Penolak Aktivitas Tambang Nikel di Maba Sangaji: Tanda Keberpihakan Negara terhadap Perusahaan Tambang Perusak Ruang Hidup Masyarakat Adat
Senin lalu (19/5), 11 Warga Desa Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara, mengalami kriminalisasi dengan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara. Tuduhan yang dialamatkan kepada 11 Warga tersebut seperti pemerasan dan tindakan premanisme yang mengganggu investasi dengan mengenakan tuduhan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12/1951, Pasal 162 UU No. 3/2020, dan Pasal […]
Tolak UU TNI: Mengekang Kedaulatan Masyarakat Desa, Memperdalam Konflik Agraria dan Krisis Sosial Ekologis Pedesaan
Bogor, 20 Maret 2023 Hari ini (20/3), DPR mengesahkan Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang amat kontroversial. Betapa tidak, proses menuju pengesahan sangat tidak transparan, hampir nihil partisipasi publik, dan penuh berbagai kepentingan tersembunyi. Pengesahan UU TNI ini adalah cermin betapa jauhnya jarak antara ‘mereka’ yang mengatasnamakan ‘wakil rakyat’ dengan massa rakyat. […]
Deklarasi Bogor: Komitmen Bersama dalam Pelindungan dan Pemulihan Hak para Pembela HAM yang Inklusif
Kami, Partisipan Konferensi Nasional Pembela HAM yang diselenggarakan di Kota Bogor pada 7-8 Desember 2023, dengan ini menyatakan hal-hal berikut: Mengingat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB Tahun 1998 tentang Pembela HAM, dan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela […]
Perppu Cipta Kerja Batal Demi Hukum, Sudahi Praktik Pembangkangan terhadap Demokrasi dan Konstitusi!
Jakarta, 28 Februari 2023 Menyikapi praktik pembangkangan konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum oleh Presiden dan DPR RI terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja, serta lahirnya berbagai kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, Komite Aksi Bersama turun ke jalan menyerukan protes dan ultimatum rakyat Indonesia kepada Pemerintah Rezim Joko Widodo dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Penerbitan […]
Surat Terbuka: Posisi Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kerangka Kerja Biodiversitas Global
Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia telah ikut bersuara dalam COP 15 for Biodiversity yang terselenggara di Montreal, Kanada. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ‘kesempatan emas menyelamatkan planet bumi dari kolapsnya biodiversitas. Kelompok yang tergabung dalam “Gabungan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Kerangka Kerja Biodiversitas Global” menuntut disetujuinya secara ketat dan terikat untuk “memastikan dan menjamin perlindungan setidaknya 30 […]
