Revisi UU KSDAHE: Perampasan Ruang Rakyat oleh Praktik Konservasi Negara
PRESS RELEASE POLICY PAPER JKPP, WGII, Sajogyo Institute, FWI Setelah 36 tahun berlaku, Pemerintah merevisi UU No. 5/1990 melalui UU No. 32/2024. Meski begitu, Negara masih meletakkan UU Konservasi tersebut sebagai alat perampasan ruang hidup Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Diskusi Publik dan Peluncuran Policy Paper “Revisi UU KSDAHE: Perampasan Ruang Rakyat oleh Praktik Konservasi […]
Somasi kepada Presiden Prabowo yang Tak Kunjung Menetapkan Status Darurat Bencana Nasional
PERNYATAAN SIKAP MASYARAKAT SIPIL ATAS BENCANA EKOLOGIS DI ACEH, SUMATERA UTARA, DAN SUMATERA BARAT Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana ekologis, banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa tersebut berdampak hebat pada kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, kerugian sosial-ekonomi dan juga kerusakan lingkungan berskala luas. Berdasarkan perkembangan situasi di lapangan, kami mendesak agar […]
Hegemoni Politik Kebun Energi: Mengulang Kisah Lama Ekstraksi Sumber Agraria Pedesaan
Pemerintah berencana mendorong bioenergi kayu sebagai proyek transisi energi. Padahal, bukan hanya klaim bersih dan netral emisi-nya yang bisa dipertanyakan, ia juga akan berujung pada pembukaan lahan masif untuk kebun energi yang dapat mendorong konflik dengan masyarakat. Laporan ini mengkaji bagaimana pengembangan kebun energi merekonfigurasi hubungan-hubungan agraria di hutan Jawa, tepatnya di wilayah kerja Perhutani. […]
Militerisme dalam Sejarah Kuasa Kawasan Hutan
Kiagus M. Iqbal Baru-baru ini, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres ini dibuat dengan tujuan perbaikan tata kelola usaha di dalam kawasan hutan (pertambangan, perkebunan dan kegiatan lainnya) demi optimalisasi pendapatan negara (Pasal 2 ayat 1). Meski begitu, aturan ini problematik dengan posisi aktor-aktor secara asimetris antara korporasi dan masyarakat yang […]
Pembalikan Kontrol Tata Kelola Hutan oleh Petani Desa Kalijaya Pasca Reklaiming sebagai Jaminan Reforma Agraria di Kawasan Hutan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola pengusahaan tanah yang dilakukan Petani Desa Kalijaya menggunakan model agroforestri pasca-reklaiming dari Perhutani, serta peruntukannya yang berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan bersandar pada teori the semi autonomous social-field oleh Selly Falk Moore, bahwa kondisi objektif penguasaan tanah masyarakat Desa Kalijaya […]
Surat Terbuka: Posisi Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kerangka Kerja Biodiversitas Global
Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia telah ikut bersuara dalam COP 15 for Biodiversity yang terselenggara di Montreal, Kanada. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ‘kesempatan emas menyelamatkan planet bumi dari kolapsnya biodiversitas. Kelompok yang tergabung dalam “Gabungan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Kerangka Kerja Biodiversitas Global” menuntut disetujuinya secara ketat dan terikat untuk “memastikan dan menjamin perlindungan setidaknya 30 […]
