Tinjauan Kebijakan: Pembaruan Ekstraktivisme Sumber-sumber Agraria dan Keuangan Publik Atas Nama Transisi Energi
Tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan transisi energi di Indonesia tidak benar-benar beranjak dari tendensi liberalisasi industri kelistrikan yang dibuka sejak era Orde Baru, dan penyesuaian struktural atas desakan IMF dan Bank Dunia pada 1998. Dua dokumen legal, yakni Perpres No. 112 Tahun 2022 dan RPP KEN terbaru, mempertahankan dua kecenderungan berbahaya: ekstraktivisme sumber-sumber agraria dan […]
PLTU Captive: Proses Kavitasi Sosial-Ekologi Pulau Obi
Keseluruhan cerita dalam laporan ini menunjukkan satu hal: beroperasinya PLTU Captive di Desa Kawasi, Pulau Obi, memunculkan proses kavitasi kondisi sosial-ekologi pada skala pulau. Kavitasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan terbentuknya gelembung-gelembung gas pada cairan karena perubahan tekanan di dalam pipa. Istilah ini memiliki konotasi negatif sebab keberadaannya dapat menurunkan daya tahan suatu benda. […]
Hidup dalam Kepungan Industri Smelter; Ekspansi Kapital, Krisis Sosial-Ekologi dan Perlawanan Warga
Studi ini merupakan hasil belajar lapang tentang ekonomi politik korporasi energi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA). Industri utama yang beroperasi adalah industri pengolahan nikel atau Smelter. Sebagai suatu studi belajar permulaan, kajian lapangan yang dikombinasikan dengan studi literatur ini berupaya memahami bagaimana kegelisahan warga setelah Kawasan Industri Bantaeng beroperasi. Banyak letupan kemarahan dan penyesalan yang […]
Rekam Jejak Industrialisasi Cirebon: Tinjauan Kritis Kebijakan Pembangunan Kawasan Industri
Ekspansi kapital ke wilayah Cirebon, tidak datang secara tiba-tiba. Hal tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk sarana infrastruktur pembangunan. Penandanya adalah pembangunan sumber energi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) antara tahun 2006-2008 sebanyak 2 unit. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Cirebon juga dipersiapkan, seperti tol Cipali. Bahkan yang terbaru adalah munculnya wacana pembenahan […]
Energi: Kepengaturan Politik Ekstraktif
Dunia sedang menapaki jalan transisi dan memutuskan berpisah dengan bahan bakar fosil. Setelah lebih dua abad bergantung padanya untuk menggerakkan mesin ekonomi, kini dunia menjadikan bahan bakar fosil sebagai musuh bersama. Dari China hingga Afrika Selatan, dari Amerika hingga Asia Tenggara, negara-negara akan menghentikan investasi dan pembangunan pembangkit berbahan bakar fosil, negara-negara akan mengosongkan langit […]
Menyoal Pembentukan Badan Gizi Nasional
Kiagus M. Iqbal Gizi merupakan indikator vital dalam menilai berhasil tidaknya pemerataan pembangunan di Indonesia. Karenanya, pemenuhan gizi nasional adalah kewajiban pembangunan yang harus dipenuhi Negara. Untuk memenuhi kewajiban itu, Pemerintah resmi membentuk Badan Gizi Nasional melalui Perpres No. 83/2024, 15 Agustus 2024 lalu. Badan Gizi Nasional memikul tugas berat pemenuhan gizi nasional: memenuhi target […]
