Hari Jumat, 5 Juni 2020, Sajogyo Institute mengadakan Serial Diskusi Online Tematik edisi kesembilan dengan mengusung tema “Mencari Demokrasi dalam Kubang Krisis Sosio – Ekologis”. Diskusi daring dilakukan melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Media Sajogyo Institute. Diskusi dimulai pada pukul 14.00 WIB dan dibuka oleh Moderator Kiagus M. Iqbal. Forum kali ini diawali dengan pemantik diskusi dari 3 Narasumber, yaitu Prof. Hariadi Kartodihardjo sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Mia Siscawati sebagai Pengajar Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, dan Dandhy Dwi Laksono sebagai Jurnalis WatchDoc Documentary.
Dandhy Dwi Laksono mengawali sesi pemantik diskusi dengan mengusung topik terkait Potensi film sebagai ruang demokrasi alternatif bagi rakyat dalam mengartikulasikan krisis sosio-ekologis. Dandhy berpendapat bahwa demokrasi memiliki peran dalam mengakomodir kepentingan yang tidak hanya berlaku di kalangan mayoritas, tetapi juga melindungi kepentingan kelompok minoritas. Namun yang terjadi saat ini justru demokrasi secara kontekstual tidak terealisasi di lapangan sebagaimana mestinya.
Di level selanjutnya, parpol yang menjadi pilar utama dalam demokrasi justru tidak menjembatani suara rakyat yang semestinya diadvokasikan hingga ruang legislasi. Lalu media yang menjadi harapan pilar keempat dalam demokrasi justru melakukan konvergensi dan konsolidasi dengan pemodal besar lainnya dalam sistem oligarki sehingga media massa juga juga tidak lebih baik dalam menanggapi isu-isu sosial dan lingkungan karena semakin hilangnya prinip independen dalam kode etik jurnalistik.
“Oleh karena itu, salah satu tujuan kami membuat film adalah untuk memunculkan substansi diskursus dalam kontestasi politik, Misalnya, ketika Pemilu, kami mengeluarkan film Asimetris dan Sexy Killers. Ternyata hal tersebut cukup efektif karena begitu isu-isu non substansial seperti soal agama dan politik identitas di-breakdown ke isu kebijakan energi justru menunjukkan bahwa jurang perbedaan kedua kubu tidak besar. Selain itu, penyampaian substansi diskursus yang diharapkan ternyata tidak jauh berbeda baik dari kubu Jokowi maupun Prabowo,” ujarnya.
Pada sesi kedua, Prof. Hariadi Kartodihardjo menyampaikan topik mengenai relasi sistem demokrasi dengan krisis sosio-ekologi yang terjadi di suatu negara serta pandangan atas sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. Hariadi memandang suatu sosial-ekologis mengalami krisis akibat mulai hilangnya sifat kehati-hatian terhadap pengelolaan lingkungan dan hanya memandang suatu objek berdasarkan existence value-nya. Hal ini diperparah dengan adanya masalah kebijakan, yang semestinya dapat menyekesaikan masalah krisis, justru menimbulkan masalah lain dengan adanya keretakan metabolis dan kelelahan hubungan antara aspek sosial dan ekologis.
Di sisi lain, ketika politik memanipulasi suatu praktek demokrasi, sesuatu yang bermakna substansial akan berubah menjadi hal yang hanya sekadar administrasi/procedural. Saat ini, hal yang sifatnya prosedural justru dipandang menjadi sebuah kebenaran jika telah memenuhi persyaratan administrasi/ hukum, padahal hal tersebut tidak menjamin adanya perbaikan kondisi di lapangan secara substansial. Sehingga negara dan politik seringkal tidak dapat mewakili kepentingan sosial.
“Namun secara empiris, masih banyak masyarakat yang memandang konteks demokrasi hanya sekadar sarana memilih pemimpin. Oleh karena itu, perlu adanya membangun kesadaran bersama dalam menanggapi eksploitasi SDA skala besar,” kata Hariadi.
Mia Siscawati menutup sesi dengan penyampaian materi terkait krisis sosio – ekologis dan wajah demokrasi Indonesia Pasca-Orde Baru: Tinjauan dari perspektif antropologi feminis. Mia mengemukakan bahwa demokrasi tidak hanya sebagai suatu sistem politik, tetapi juga memiliki konteks wacana dan praktek yang sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial budaya yang terbangun dari proses panjang yang dibentuk oleh kekuasaan. Berbagai jenis praktik kekuasaan membentuk suatu jaringan kekuasaan yang memainkan peranan penting dalam membangun demokrasi dalam suatu wacana. Sehingga membentuk praktik-praktik demokrasi dalam suatu negara.
“Begona Aretxaga melihat kecenderungan di mana banyak pihak yang memiliki suatu diskursus bahwa demokrasi merupakan suatu fantasi untuk mewujudkan “kesejahteraan modern” (modern prosperity). Hal ini seringkali digunakan untuk melegitimasi praktek-praktek otoriter yang dilakukan oleh aktor-aktor di sebuah negara yang mengklaim telah mengadopsi demokrasi,” kata Mia
Perjalanan demokrasi di Indonesia sendiri memiliki perjalanan cukup panjang dengan berbagai sejarah kekuasaan yang terbentuk sejak negara ini ada. Kekuaaan beberapa rezim yang turut berperanpun tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga banyak di wilayah yang terkait dengan ruang hidup, bentuk kekuasaan, dan praktik-praktik kekuasaan yang membentuk jaringan kekuasaan. Selain itu, berbagai proses penguasaanpun turut mempengaruhi demorasi,
“Analisispun sebaiknya tidak mengabaikan satu fakta bawa Indonesia sebagai negara post colonial sehingga kita tidak hanya masih mewarisi bentuk jejaring maupun praktek kekuasaan, tetapi juga berbagai aspek yang kita lanjutkan pada post colonial, “ujarnya.
Unduh Bahan Materi:
