Memproblematisasi kebijakan pertanahan di Indonesia dengan melihat, memeriksa, mencari ketersambungan, menemukan ketidaksambungan dan membandingkan berbagai kekuatan yang membentuknya, bagaimana ia terbentuk, siapa-siapa saja yang berada di dalam arena pembentukannya, serta siapa yang ‘menang’, terlempar, atau melawan, adalah upaya yang dihadirkan oleh kelima tulisan di dalam buku ini.
Administrasi pertanahan, LARASITA, pemberian HGU, PPAN, tanah adat, dan rezim pertambangan di pulau kecil sekedar berfungsi sebagai pintu untuk memasuki arena proses-proses kebijakan (policy processes), dengan sikap bukan untuk semata-mata menelusuri tahap-tahap formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan itu, melainkan demi menggali dan mengungkap kekuatan yang bekerja sebagai pendorong, penavigasi arah dan penghidupan, atau bahkan peredup dari kebijakan tersebut.
Savitri LA, Arminah V, Luthfi AN, Tohari A (ed.). 2010. Pengembangan Kebijakan Agraria Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis. Yogyakarta (ID): STPN Press dan Sajogyo Institute.
