Tidak Ada Keadilan dalam Ruang Pengadilan: Masyarakat Adat Marafenfen Aru tidak akan Lelah Mencari Keadilan!
Setelah tanah ulayatnya diambilalih dengan cara-cara manipulatif melalui pemalsuan dokumen musyawarah pelepasan dan ganti rugi hak atas tanah (cacat administrasi), tepat pada hari ini, 17 November 2021 perjuangan konstitusional masyarakat adat Marafenfen lewat gugatan di Pengadilan Negeri Dobo, Kepulauan Aru (Maluku) pun dikalahkan oleh hukum. Keadilan yang sejatinya untuk masyarakat adat justru dibunuh oleh argumentasi […]
Konsolidasi Nasional Menyusun Rambu-rambu Kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai Green Grabbing
Alhamdulilah, Puji Tuhan, akhirnya proses Konsolidasi Nasional yang sekaligus bagian tahap akhir dari laporan studi tentang Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai green grabbing dapat dilaksanakan dengan sukses. Sebagai bagian dari tradisi putaran daur pengetahaun di Sajogyo Institute, setiap hasil studi diharuskan untuk mendapatkan peer review baik oleh para pakar di bidangnya, kelompok […]
Pembangunan Pariwisata dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat: KSPN Menjawab Masalahnya Siapa? (Studi Kasus Kawasan Bromo Tengger Semeru)
Studi yang telah dilakukan oleh Tim Sajogyo Institute dalam konteks kebijakan KSPN bertujuan hendak mengecek ulang pada tiga hal: (1) bagaimana implementasi, gap konsep dan praktik empirik dari lokasi wisata KSPN (baik yang sudah, sedang dan akan berjalan), (2) memetakan masalah-masalah utama dan beragam dampak dan pengaruhnya secara sosial-ekonomi dan ekologis yang muncul akibat KSPN, […]
Ekowisata: Sebuah Alternatif Krisis Sosial-Ekologis? (Studi Kasus Wakatobi)
Studi yang telah dilakukan oleh Tim Sajogyo Institute dalam konteks kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) bertujuan hendak mengecek ulang pada tiga hal: (1) bagaimana implementasi, gap konsep dan praktik empirik dari lokasi wisata KSPN (baik yang sudah, sedang dan akan berjalan), (2) memetakan masalah-masalah utama dan beragam dampak dan pengaruhnya secara sosial-ekonomi dan ekologis […]
Pemutakhiran Naskah Hasil Konferensi Tenurial 2011 (Melihat Ulang Potret Masalah Tenurial dalam Ragam Krisis Sosial-Ekologis dan Modus Baru Perampasan Ruang Hidup Rakyat)
Konferensi tenurial Masyarakat Sipil di Lombok telah berlangsung 6 tahun, sejak 2011 lalu. Naskah tersebut berjudul “Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia”. Sekitar 17 lembaga Masyarakat Sipil Indonesisa melalui naskah ini mengusulkan tiga ranah perubahan sebagai cara mereformasi […]
Inkuiri Nasional Komnas HAM: Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemulihan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan
2016 Penulis: Atikah Nuraini, Dian Andi Nur Aziz, Eko Cahyono, Sandrayati Moniaga Buku IV adalah tentang “Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” Buku ini memuat uraian tentang Inkuiri Nasional sebagai terobosan, Langkah-langkah Penyelenggaraan, Petikan Pembelajaran, dan Penutup. Download di sini.
