Diskusi dan Bedah Buku “Tamakan Dek Ulok”: Menegakkan Ulang Ekosistem Hutan Adat dalam Pusaran Gravitasi Perubahan Budaya Ekonomi Sawit

Pusat Studi Budaya dan Laman Batas – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (CCFS UB) bekerja sama dengan Sajogyo Institut akan menyelenggarakan kegiatan diskusi dan bedah buku “Tamakan Dek Ulok”: Menegakkan Ulang Ekosistem Hutan Adat dalam Pusaran Gravitasi Perubahan Budaya Ekonomi Sawit. Buku tersebut merupakan riset penelitian yang dilakukan pada Hutan Adat Imbo […]

Pengembangan Pariwisata Sekitar Danau Toba, Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir

Tulisan ini bertujuan menguraikan pergeseran relasi dalam masyarakat Sigapiton; (1) dari interaksi yang mengutamakan kepentingan bersama, yang telah diatur dalam struktur, penataan ruang dan pembagian peran, (2) berubah menjadi interaksi yang mengutamakan kepentingan individu; yang didorong oleh proses-proses yang struktural. (3) Dibanding memperkuat nilai kebersamaan, kebijakan demi kebijakan yang diimplementasikan semakin memperkuat kepentingan individu-individu –khususnya […]

Menelisik Respons Masyarakat Desa Sarimarihit terhadap Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba

Besarnya potensi sektor pariwisata tersebut sebenarnya telah terbaca sejak lama. Pariwisata Danau Toba telah dikenal sejak dekade 1970-1990. Namun, pamor Pariwisata Danau Toba sempat terpuruk akibat krisis ekonomi 1998. Di tahun 2011, Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, mulai menetapkan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata […]

“Tamakan Dek Ulok”: Menegakkan Ulang Ekosistem Hutan Adat Dalam Pusaran Gravitasi Perubahan Budaya Ekonomi Sawit

Jumat, 21 Februari 2020 menjadi momen bersejarah bagi perjalanan pengakuan masyarakat adat khususnya di Riau. Presiden RI Joko Widodo di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, menyerahkan secara langsung 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa […]