Kelembagaan, Partisipasi, dan Distribusi RA (Mengkaji Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Bagian Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA))
Tulisan ini merupakan uraian singkat berisi kajian singkat terhadap Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Bagian Gugus Tugas Reforma Agraria. Poin-poin yang dibahas dalam tulisan singkat ini masalah kelembagaan, partisipasi dan masalah distribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Tulisan ini diharapkan dapat mempermudah pembaca memahami secara singkat dan ringkas mengenai Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia, terutama […]
Analisis RA, GTRA, IP4T, PTSL dan PPTKH di Provinsi Jawa Timur
Tulisan ini merupakan kajian analisis dalam melihat pelaksanaan program-program kebijakan agraria dalam mewujudkan RA Indonesia. Pelaksanaan program-program kebijakan agraria dalam mewujudkan RA sebenarnya sudah begitu sistematis, dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota. Namun, banyak juga catatan evaluasi terkait program-program sebelumnya yang sudah diimplementasikan karena tidak sesuai harapan masyarakat, khususnya Petani. Penulis akan menganalisis pelaksanaan dan capaian […]
Sebaran Penguasaan Tanah di Kabupaten Malang dan Kabupaten Sigi
Meletakkan Pendaftaran Tanah dalam Kerangka Reforma Agraria (Usulan Perbaikan Kebijakan Pendaftaran Tanah untuk Reforma Agraria)
Desember 2021 Penulis: Ahmad Jaetuloh, Moh Ali Rahangiar dan Bambang Tri Daxoko Pendaftaran tanah merupakan satu tahapan penting dalam proses reforma agraria karena menjadi instrumen yang membantu memastikan subjek dan objek landreform tepat sasaran. Pendaftaran tanah dalam hal ini bukan sekadar perkara legalisasi aset melainkan untuk memastikan sebaran penguasaan tanah, subjek, dan objek landreform tergambar […]
Urgensi Kebijakan Pendaftaran Tanah untuk Reforma Agraria
Oktober 2021 Penulis: Moh. Ali Rahangiar dan Syiqqil Arofat Pendaftaran tanah adalah suatu bagian penting dalam tata kelola administrasi pertanahan di Indonesia. Dalam konteks kebijakan, pendaftaran tanah merupakan suatu upaya tahap akhir dalam skema besar kebijakan pertanahan. Secara konseptual, kebijakan pendaftaran bukanlah melulu perkara teknis administratif, ia mewakili atau turunan dari empat pendekatan ‘kepastian tenurial […]
Pentingnya Perlindungan Hak Masyarakat atas Tanah Garapan (Kasus Kalibakar)
