Hingga Agustus 2020, pemerintah mengatakan bahwa program Reforma Agraria — yang berjalan sebagai salah satu pengejawantahan janji politik Presiden Jokowi — telah berjalan sebagai berikut:
- Legalisasi aset, melalui skema PTSL sudah mencapai 124,36% atau 4,85 jt ha dari target 3,9 jt ha dan legalisasi tanah transmigrasi sudah terealisasi sekitar 21,68% atau 130.129 ha dari target 600.000 ha.
- Skema redistribusi aset, yang terdiri dari eks-HGU dan pelepasan kawasan hutan, sudah terealisasi sebesar; a. Ex-HGU dan tanah terlantar sudah terealisasi sebesar, 216,88 % atau 867.531 ha (867.531 bidang sertipikasi); b. Pelepasan kawasan hutan dari target 4,1 jt ha baru terealisasi sejumlah 361.803 bidang dengan luas 203.943 ha (4.97 %).
Klaim ini nampaknya perlu dipertanyakan mengingat jumlah konflik agraria yang masih saja tinggi. Dari laporan Ombudsman, pelaporan sengketa dan konflik agraria tahun 2020 mencapai 1849 aduan, kasus tertinggi di antara pelaporan lainnya. Tingginya konflik agraria juga tercatat dalam laporan Catatan Akhir Tahun KPA (2020), di mana KPA mencatat ada skitar 241 konflik dan melibatkan 135.332 KK. Oleh karena itu, tingginya keberhasilan Reforma Agraria pemerintah nampaknya tidak selaras dengan proses penyelesaian konflik agraria.
Dari kajian Sajogyo Institute, proses RA sejauh ini hanya berfokus pada proses legalisasi aset namun kurang memperhatikan proses penyelesaian konflik agraria. Penyelesaian konflik kurang tertangani mengingat pada a. ketidaksinkronan aturan antara kehutanan dan non kehutanan dalam proses RA; b. penggunaan aturan biasa untuk penyelesaian konflik di wilayah perkebunan (HGU); dan c. kurangnya political will pemerintah pusat untuk melakukan terobosan dalam penyelesaian konflik.
Tanggal : Jumat, 17 September 2021
Waktu : 14.00 – 15.30 WIB
YouTube link: youtube.com/conversationidn/live
