Economic Corridors in North Sumatra: The Sei Mangkei Special Economic Zone (SEZ) and Its Economic Corridors

The Sei Mangkei was established as special economic zone (SEZ) under Indonesian Government Regulation Number 29/2012. Surrounded by vast areas of oil palm and rubber plantations, it was designed for developing industrial clusters of downstream palm oil and rubber manufacturing factories. Without  considering  social-ecological crises  around the project, its design  mainly focuses on  sustaining  economic  […]

Capital Expansion in Infrastructure Project Track: North Coast West Java

Infrastructure projects in West Java are manifestation of the state and market’s desire to expand new industrial zones. The old industrial zones around Bekasi, Jakarta and Karawang (west side of West Java) are now considered as too dense areas and it demands much higher  production  costs. Therefore, Subang, Majalengka, Cirebon, and Kuningan is becoming  a  […]

Mendaras Das Capital di Killing Zone

Sejak masa pandemik, banyak aktivitas offline yang terpaksa hilang atau berpindah ke dunia maya. Begitu pula di Malabar 22, kantor Sajogyo Institute. Kantor yang bukan hanya tempat bekerja, namun juga menjadi rumah bagi para penggiat yang ingin belajar bersama tentang berbagai hal. Sebelum pandemik, kantor selalu ramai dengan berbagai macam kegiatan. Namun, keheningan malam yang […]

Pembalikan Krisis Perdesaan: Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwatie sebagai Pengorganisasian Ekonomi Politik Rakyat

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang idealnya ditujukan untuk mendorong kebangkitan dan kemandirian desa di tengah krisis perdesaan ialah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tulisan ini menceritakan inisiatif perdesaan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam rangka membalikkan krisis perdesaan melalui Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW). Inisiatif ini […]

Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi?

Artikel ini menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) secara kritis melalui perspektif dinamika akses dan eksklusi. Berfokus pada persoalan sumberdaya alam, artikel ini menunjukkan bahwa UU Desa secara normatif membuka peluang politik yang makin luas bagi akses warga desa atas sumberdaya alam, tetapi pada saat bersamaan juga mengidap sejumlah ancaman eksklusi. […]