Pembalikan Krisis Perdesaan: Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwatie sebagai Pengorganisasian Ekonomi Politik Rakyat
Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang idealnya ditujukan untuk mendorong kebangkitan dan kemandirian desa di tengah krisis perdesaan ialah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tulisan ini menceritakan inisiatif perdesaan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam rangka membalikkan krisis perdesaan melalui Koperasi Produksi dan Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW). Inisiatif ini […]
Undang-Undang Desa dan Isu Sumberdaya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi?
Artikel ini menelaah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) secara kritis melalui perspektif dinamika akses dan eksklusi. Berfokus pada persoalan sumberdaya alam, artikel ini menunjukkan bahwa UU Desa secara normatif membuka peluang politik yang makin luas bagi akses warga desa atas sumberdaya alam, tetapi pada saat bersamaan juga mengidap sejumlah ancaman eksklusi. […]
Berbicara Konflik Wadas: Membongkar Gunung Es Konflik Agraria di Indonesia
“Kalau orang kehilangan tanah sudah dianggap normal, berarti kita menormalisasi kondisi-kondisi dimana orang kehilangan jati dirinya. Kita menormalisasi kondisi-kondisi kemiskinan”. Begitulah Laksmi Adriani Savitri, atau biasa disapa Mbak Laksmi, memberikan pandangannya terkait kasus konflik agraria di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Sementara itu, Ahmad Nashih Luthfi, juga akrab disapa ‘Mas Luthfi’, mengutip pidato Soekarno pada 17 […]
Sajogyo Institute Selenggarakan Kelas Pengantar Ekonomi Politik
Anak-anak muda Cirebon, Cilacap, Palu, dan Bogor sepakat membangun Poros Perlawanan Energi Kotor lewat Kelas Ekonomi Politik. Pada Februari 2022, Sajogyo Institute menyelenggarakan sebuah kegiatan pendidikan berupa kelas online dengan nama Kelas Ekonomi Politik SAINS. Kelas yang dimulai pada tanggal 21 Februari ini rencananya akan berlangsung selama sepuluh hari ke depan, dengan estimasi waktu lima […]
Mencari Sisi Partisipasi Agenda Redistribusi Tanah Masa Pemerintahan Jokowi (Mengkaji Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Bagian Redistribusi)
Tinjauan pustaka ini akan banyak membahas dan membedah seperti apa Sisi Partsipasi di dalam Agenda Reforma Agraria di Indonesia, khususnya di masa pemerintah Presiden Joko Widodo. Membedah sisi partisipasi ini merujuk pada pembedahan dan kajian terhaadp Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Bagian Redistribusi. Diharap dengan tinjauan pustaka secara ringkas dan padat ini dapat membantu kawan-kawan […]
IP4T: Untuk Reforma Agraria atau Kerja Administrasi Biasa? (Mengkaji Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Bagian Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T))
Tulisan ini berisi pembedahan singkat mengenai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Bagian Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Tulisan menjabarkan secara singkat problem Reforma Agraria yang masih bersifat sektoral (kawasan hutan dan kawasan non-hutan) serta pengurusan pelepasan tanah yang sangat pelik dan rumit di aras birokrasi. Maka, pertanyaan sering mengemuka adalah “Apakah […]
