“Mempertahankan Kuasa atas Tanah Lebih Penting dan Menantang”: Kesan dan Respons
Penulis: Sundjaya* Hal menarik dari diskusi dengan kawan-kawan Sajogyo adalah posisi dalam memandang proses politik negara melakukan devolusi kekuasaan atas tanah dan sumberdaya hutan. Sangat jelas bahwa kawan-kawan konsisten memperjuangkan hak-hak atas tanah pada ranah hak pemilikan/property rights based melalui Reforma Agraria (RA). Hal yang jauh berbeda dengan substansi Perhutanan Sosial (PS) yang berbasis legalitas […]
Regulatory Suffocating Participation: The Stagnation of Forestry Agrarian Reform in Balumpewa Village, Sigi Regency, Sulawesi Tengah Province
Author(s): Kasmiati, Moh. Shohibuddin, Ganies Oktaviana, Ahmad Jaetuloh This paper attempts to examine why agrarian reform in forest areas is difficult to be implemented in Balumpewa Village, Sigi District, although The Sigi district government has set up the Agrarian Reform Task Force (GTRA) as an Executive Agency of agrarian reform. In addition, at the basic […]
Meninjau Masalah-Masalah Agraria Indonesia Timur dalam Beragam Perspektif
Indonesia Timur seringkali diidentikkan (bahkan distigmatisasi) sebagai wilayah terbelakang, ‘kurang pembangunan’, tingkat kemiskinan tinggi. Di sisi lain, sumber-sumber alam yang sudah akrab dengan masyarakat Indonesia Timur adalah sumber penghidupan yang justru membuat mereka kaya dan berkecukupan. Namun, seringkali atas nama pembangunan, pengerukan dan pengurasan sumber ‘daya’ alam menjadi dalih atas nama ‘kemajuan, kesejahteraan bersama’. Sajogyo […]
Batal(kan) Permanen Undang-Undang Cipta Kerja! (Seruan Gerakan Rakyat)
25 November 2021, menjadi momentum penting di mana Mahkamah Konstitusi memutus Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja, UUCK) sebagai ‘Inkonstitusional Bersyarat’. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemerintah menyalahi aturan prosedural pembentukan Undang-Undang. Namun, putusan tersebut masih menyimpan kejanggalan. Mengapa harus ‘Inkonstitusional Bersyarat’, mengapa bukan inkonstitusional penuh sehingga UUCK dibatalkan saja […]
“Tamakan Dek Ulok”: Menegakkan Ulang Ekosistem Hutan Adat Dalam Pusaran Gravitasi Perubahan Budaya Ekonomi Sawit
Jumat, 21 Februari 2020 menjadi momen bersejarah bagi perjalanan pengakuan masyarakat adat khususnya di Riau. Presiden RI Joko Widodo di Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Siak, menyerahkan secara langsung 41 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk 20.890 kepala keluarga di Provinsi Riau. SK tersebut mencakup pengelolaan lahan seluas 73.670 hektare lahan yang berupa […]
Tidak Ada Keadilan dalam Ruang Pengadilan: Masyarakat Adat Marafenfen Aru tidak akan Lelah Mencari Keadilan!
Setelah tanah ulayatnya diambilalih dengan cara-cara manipulatif melalui pemalsuan dokumen musyawarah pelepasan dan ganti rugi hak atas tanah (cacat administrasi), tepat pada hari ini, 17 November 2021 perjuangan konstitusional masyarakat adat Marafenfen lewat gugatan di Pengadilan Negeri Dobo, Kepulauan Aru (Maluku) pun dikalahkan oleh hukum. Keadilan yang sejatinya untuk masyarakat adat justru dibunuh oleh argumentasi […]
