Pemerintah berencana mendorong bioenergi kayu sebagai proyek transisi energi. Padahal, bukan hanya klaim bersih dan netral emisi-nya yang bisa dipertanyakan, ia juga akan berujung pada pembukaan lahan masif untuk kebun energi yang dapat mendorong konflik dengan masyarakat.
Laporan ini mengkaji bagaimana pengembangan kebun energi merekonfigurasi hubungan-hubungan agraria di hutan Jawa, tepatnya di wilayah kerja Perhutani. Alih-alih merangsang perekonomian warga sekitar hutan, proyek ini mengkonsentrasikan kembali penguasaan dan pengendalian atas lahan warga ke tangan Perhutani. Ia menjegal upaya redistribusi tanah kepada warga, dan menyerobot lahan dengan legitimasi klaim “lahan kritis” atau “lahan kurang produktif”.
Pengembangan tanaman energi mengulang cerita lama dominasi hutan politik. Warga tidak hanya kehilangan akses menanam, tapi juga kehilangan akses terhadap kayu bakar dan pakan ternak. Sementara mereka sebatas dimobilisasi sebagai buruh tanam dengan sistem kerja borongan berupah tak layak. Perspektif kajian energi kritis menyebutkan bahwa proyek bioenergi—di dalamnya termasuk biomassa—justru melanjutkan ketimpangan sosial-ekologis di pedesaan, serta menjadikan pedesaan sebagai wilayah ekstraktif sumber-sumber biomassa.
Laporan dapat diunduh di sini.
