© 2021 Sajogyo institute
MENU
Menu
Jurnal
2021
Author(s):
Kasmiati, Moh. Shohibuddin, Ganies Oktaviana, Ahmad Jaetuloh
This paper attempts to examine why agrarian reform in forest areas is difficult to be implemented in Balumpewa Village, Sigi District, although The Sigi district government has set up the Agrarian Reform Task Force (GTRA) as an Executive Agency of agrarian reform. In addition, at the basic level, agrarian reform has progressed rapidly because of the high rate of participation of the local community. These are supposed to accelerate proposing process of Land Objects for Agrarian Reform (TORA). Although a conscientious endeavour of both GTRA of Sigi District and the local community has been carried out, the results are still disappointing. It can be seen from 68,000 hectares of agrarian reform’s object in forest area proposed by the GTRA, but only 3000 hectares of Land Object for Agrarian Reform approved for release as redistribution objects. The thing caused by Indonesia’s forestry policy still adheres to conventional forestry regulations. Therefore, the implementation of agrarian reform requires special regulation. Consequently, no matter how good the participation as long as the existing regulations have not been progressive and do not offer various solutions according to the socio-ecological situation at the village level, it is difficult to imagine accelerating the implementation of forestry agrarian reform in Indonesia.
Potret Ketimpangan Penguasaan Tanah di Indonesia
2019
Penulis: Sajogyo Institute
Keberhasilan pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan tidak serta merta memangkas tingkat ketimpangan penguasaan sumber-sumber ekonomi.Dalam catatan perbankan, ditunjukkan bahwa lebih dari 56% dari total uang di bank dikuasai hanya oleh 0,11% orang terkaya di Indonesia. Ternyata fenomena ketimpangan ini juga tercermin pada penguasaan tanah di Indonesia, baik penguasaan oleh korporasi yang melahirkan ketimpangan alokasi (vertikal) dan pertanian rakyat melahirkan ketimpangan distribusi (horizontal).
Paper ini akan membahas, 1) potret ketimpangan penguasaan tanah pertanian satu dekade terakhir pasca 2003; 2) bentuk-bentuk ketimpangan penguasaan tanah pertanian dan 3) rekomendasi kebijakan akibat dari poin 1 dan 2. Jawaban itu diperoleh melalui analisis statistik data mikro khususnya hasil dari Sensus Pertanian 2013 yang dilakukan oleh BPS, analisis kritis terhadap ketimpangan vertikal dan horizontal yang dikembangkan oleh Shohibuddin (2019).
Dari hasil analisis diperoleh bahwa indeks gini rasio penguasaan tanah pertanian rakyat sangat tinggi, yaitu pada poin 0,68. Tingginya indeks gini diikuti dengan meningkatnya jumlah petani gurem yang mencapai 54,78% dan berkurangnya jumlah rumah tangga petani (RTP) mencapai 11,16 juta RTP, menjadi 26,14 juta RTP di tahun 2013.
Tingginya angka ketimpangan di atas, menuntut perombakan penguasaan tanah melalui reforma agraria, meskipun pemerintah saat ini sedang melakukan perombakan (reform), tetapi tidak masuk dalam konsepsi pemangkasan ketimpangan, tetapi lebih pada distribusi tanah (negara) yang telah dikuasai rakyat tanpa mengurangi ketimpangan. Sehingga kebijakan agraria yang saat ini ditempuh pemerintah tidak lain adalah ‘pemutihan’ atau legalisasi belaka.
Transformasi Agraria atau Transformasi Legal? (Sebuah Telaah Awal)
2019
Penulis: Iksan Maulana, Tri Budiarto, Dodih Mahpudin
Sumber-sumber agraria selalu menjadi sasaran perebutan bagi banyak aktor. Kontestasi perebutan sumber agraria memiliki dampak besar, mulai dari sumber penghidupan, pengaruh, hingga kekuasaan. hal ini tidak mengherankan. Pada 2017, KPA mencatat sedikit 659 konflik terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air dengan luasan 520.491,87 hektar. Artinya, hampir 2 konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia. Konflik yang sering terjadi berada di wilayah atau lokasi terdapatnya Hak Guna Usaha (HGU).
HGU menjadi wilayah dengan konflik agraria yang paling santer terjadi akibat berbagai akumulasi sejarah konflik yang terjadi di atasnya. Pada masa Orde Baru, tanah-tanah HGU menjadi sumber kontrol rezim penguasa. Hal ini tak jarang terjadi peningkatan ketimpangan penguasaan lahan. Di masa Reformasi, reclaiming (pendudukan) lahan-lahan yang dikuasai negara (termasuk HGU) menjadi santer terjadi di mana-mana, khususnya Jawa Barat).
Tulisan ini akan membahas dinamika gerakan pendudukan lahan-lahan HGU di Cianjur, Jawa Barat. Meskipun para petani di Cianjur (khususnya di lokasi eks-HGU Banyu Sagara dan eks-HGU Cibogo Geulis) telah berhasil ditetapkan sebagai lokasi prioritas reforma agraria oleh Pemerintah, namun kembali terdapat permasalahan. Pasca-Redistribusi tanah, terdapat pertanyaan yang perlu untuk dijawab: Seperti apa corak produksi di lokasi eks-HGU pasca-Reforma Agraria? Apakah semakin membaik atau semakin memburuk? Jika terjadi perubahan (entah baik atau buruk), bagaimana perubahan corak produksi yang adi di pedesaan eks-perkebunan setelah pendudukan dilakukan?
Jawaban dari pertanyaan di atas setidaknya akan menjadi telaah awal bagaimana reforma agraria terlah berjalan ‘dengan kualitas baik’ dengan adanya transformasi kelembagaan dan corak produksi. Sehingga tidak terbatas pada ‘transformasi legal’ (sebatas mengubah dan pengesahan status hukum melalui sertifikasi), tetapi ‘transformasi agraria’ (perombakan mendasar kelembagaan produksi, dengan merombak sistem produksi yang mengeksploitasi dan merugikan petani gurem dan buruh tani penerima TORA).
Demong Samin: Menuju Kepastian Hak Tata Kelola Hutan Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Kota Baru, Embong 1, dan Embong Uram, Kabupaten Lebong)
2019
Penulis: Ahmad Jaetuloh, Pramasty Ayu Koes Dinar, Bayu Budiandrian
Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi tonggak era baru pengelolaan hutan adat di Indonesia. Status hukum hutan adat kini tidak lagi masuk dalam kategori tanah negara. Meski begitu, perlu kebijakan yang mendukung reformasi pengelolaan hutan adat baik dari segi politik, ekonomi maupun budaya. Hal ini dialami oleh Masyarakat Adat Rejang di Kabupaten Lebong terhadap Hutan Adatnya.
Meski Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Rejang telah terbit, namun masih banyak kendala di tingkat eksekutif dan birokrasi daerah. Hal ini tidak lepas dari sejarah keterpisahan MHA Rejang dengan Hutan Adatnya sejak terbitnya Surat Menteri Pertanian No. 736/mentan/X/1982 tentang Wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (Seblat) hingga terakhir terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 420/Menhut-II/2004 tertanggal 19 Oktober 2004. Akibatnya, 70 desa di Kabupaten Lebong (terdapat di dalamnya Masyarakat Rejang) masuk di dalam Kawasan Hutan Negara. Artinya, penetapan itu memutus relasi kuat Masyarakat Rejang dengan Sumber Penghidupannya. Keterputusan relasi kuat tersebut diperparah dengan tindakan represif aparat terhadap Masyarakat yang masih tinggal di hutan dan memberi cap ‘perambah’ dihukum dengan cara memalukan.
Cara represif aparat baik secara psikis dan fisik , dengan asumsi bahwa Masyarakat Rejang sebagai perambah yang merusak hutan, bertolak belakang dengan sistem budaya Masyarakat Rejang yang memiliki aturan yang menjamin keberlanjutan ekosistem dan ekologi di wilayah Hutan Adatnya (yang masuk dalam TNKS). Justru, usaha-usaha intensifikasi tanah pertanian (yang menjadi dampak secara tidak langsung dari pemutusan akses hutan oleh Pemerintah) mengancam sistem ekologi.
Perlu adanya usaha untuk mendudukkan antara Pemerintah dan Masyarakat Rejang terhadap Hak Akses dan Tata Kelola Hutan di TNKS dan mencari jalan keluar serta solusinya. Setidaknya, penting untuk mengetahui unsur-unsur apa yang dianggap penting sebagai ‘kunci’ untuk mendapatkan kepastian hak tata kelola Hutan Adat Rejang.
Stay Connected with Us!
Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia, 16151
Telp/Fax (0251) 8374048
Email: eksekutif@sajogyo-institute.org
