Naskah Kebijakan

Urgensi Percepatan Pelepasan Tanah-Tanah Terlantar untuk TORA: Kasus HGU PT. Tulus Sintuwu Karya, Desa Bunga, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah

Mei 2021

Penulis : Ganies Oktaviana

Percepatan pelepasan Tanah Telantar di HGU PT. TSK perlu dilaksanakan segera karena lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat Desa Bunga selama lebih dari 10 tahun. Percepatan ini dapat dilakukan dengan cara mendorong pihak-pihak terkait, seperti Bupati Kabupaten Sigi, Kanwil Provinsi Sulawesi Tengah yang secara tegas mengusulkan Tanah Indikasi Terlantar HGU PT. TSK ke Menteri ATR/BPN menjadi tanah terlantar seluruhnya. Kemudian Menteri ATR/BPN mengeluarkan SK Penetapan Tanah Terlantar terhadap seluruh lahan HGU PT. TSK.

Reforma Agraria di Hutan Lindung dan Konservasi: Mungkinkah?

Mei 2021

Penulis : Kasmiati

Dengan bertolak dari kasus pengusulan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan di Kabupaten Sigi dan khususnya di Desa Balumpewa, Policy Paper ini mengusulkan revisi kebijakan terkait pelaksanaan kebijakan RA kehutanan, terutama dua regulasi berikut ini: (1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 mengenai Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan; dan (2) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Revisi ini mendesak dilakukan agar kriteria penapisan usulan TORA dari kawasan hutan dapat diperbincangkan kembali dan terdapat beragam opsi selain resettlement untuk hutan konservasi maupun hutan lindung yang digunakan untuk Fasos, Fasum dan Pemukiman. Dalam revisi ini, berbagai macam opsi yang lebih fleksibel perlu dirumuskan sebagai jawaban atas kondisi eksisting (sosio-ekologis dan tenurial) pada penguasaan tanah di dalam kawasan hutan lindung dan konservasi yang sangat beragam di berbagai wilayah Nusantara.

Pembuktian Riwayat Penguasaan Tanah di Perkebunan Kalibakar: Urgensi Memperhitungkan Kesaksian Rakyat

Mei 2021

Penulis : Ahmad Hamdani dan Syaukani Ichsan

Salah satu persoalan pokok yang ada di perkebunan Kalibakar adalah adanya benturan klaim penguasaan tanah antara PTPN XII dan rakyat. Selama ini, benturan klaim ini tidak kunjung bisa diselesaikan karena masalah perbedaan versi sejarah riwayat tanah antara PTPN XII dan Rakyat petani Kalibakar. Sementara itu, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan legal-formal semata dan tidak berani menginisiasi mekanisme terobosan untuk secara proporsional mempertimbangkan dua versi pembuktian riwayat tanah tersebut. Ketidakberanian mengadakan mekanisme terobosan inilah yang menyebabkan permasalahan konflik penguasaan tanah di Kalibakar tidak kunjung selesai. Hal ini sebenarnya tidak terjadi di Kalibakar saja, melainkan juga terjadi di banyak lokasi lain di Indonesia. Pada umumnya, konflik itu meletup karena tidak diakuinya bukti riwayat penguasaan tanah rakyat yang pada umumnya bersumber pada kesaksian pelaku sejarah dan sebagian besar dalam bentuk tuturan lisan saja. Namun, kesaksian pelaku sejarah juga merupakan sumber data riwayat penguasaan tanah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Urgensi Studi Mikro Sosio-Ekonomi di Tengah Ketimpangan Penguasaan Lahan

2020

Penulis : Sajogyo Institute

Studi kebijakan penguasaan lahan yang dilakukan oleh tim peneliti Sajogyo Institute menemukan bahwa ketimpangan penguasaan lahan yang berujung pada ketimpangan kesejahteraan masyarakat tetap tidak berubah sejak Orde Baru hingga sekarang. Diskursus kebijakan cenderung memprioritaskan pengalokasian lahan skala besar untuk ekstraksi komoditas ekspor melalui pemberian beragam jenis konsesi, sementara masyarakat yang membutuhkan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya cenderung dikesampingkan. Ketimpangan alokasi penguasaan lahan ini dilatari oleh arah kebijakan yang berorientasi pada “pertumbuhan ekonomi makro”m bercorak padat modal untuk memenuhi permintaan pasar nasional dan global, sehingga lebih menguntungkan sekelompok kecil lapisan atas. Sementara dinamika ekonomi mikro, yang diwarnai dengan penyingkiran atau penyempitan pola nafkah mayoritas masyarakat, belum menjadi perhatian serius dalam diskursus dan praktik kebijakan.

Penajaman Kerentanan Sistemik di Masa COVID-19

2020

Penulis : Sajogyo Institute

Pandemi COVID-19 telah menghancurkan berbagai sector ekonomi Indonesia: perlambatan rantai pasok dan produksi global mengakibatkan ketidakstabilan perputaran ekonomi serta mempertajam kerentanan masyarakat yang sudah rentan. Pandemia COVID-19 menampakkan lebih jelas pembentukan ketimpangan relasi ekonomi politik: sekelompok elite pengusaha tetap mampu menggencarkan sepak terjangnya untuk mempertahankan gurita bisnis dan akumulasi kapital, sementara mayoritas masyarakat terjerembab dalam kerentanan sistemuk serta bersusah payah untuk mampu bertahan hidup. Ironisnya, kebijakan yang digodok terburu-buru unuk ditetpkan di masa COVID-19 adalah kebijakan yang memuluskan kepentingan oligarki ekonomi, sementara kelompok-kelompok rentan seolah dibiarkan untuk menemukan solusinya sendiri. Padahal, kerentanan mayoritas masyarakat ini lahir dari system ekonomi timpang yang dibentuk oleh oligarki ekonomi tersebut.

Kebijakan RA : Sebuah Langkah Mundur Dalam Gerakan Reforma Agraria?

2019

Penulis: Sajogyo Institute

Di rezim Joko Widodo, lahir kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dimaksudkan untuk perwujudan keadilan agraria. Skema redistribusi tanah merupakan satu dari dua skema reforma agraria. Dua lokasi yang pernah diteliti oleh Sajogyo Institute, yaitu Badega dan Pasawahan, menjadi lokasi implementasi skema redistribusi tanah. Namun reforma agraria di dua lokasi hanya berupa sertifikasi tanah tanpa mengatasi ketimpangan, karena tidak adanya proses registrasi tanah dan menganalisis ketimpangan terlebih dahulu. Reforma agraria untuk perwujudan keadilan agraria memerlukan 1) keterbukaan informasi; 2) proses gerakan reforma agraria yang benar; 3) inisiatif pemerintah menyelesaikan konflik agraria; 4) penambahan luasan reforma agraria, dan; 5) pendidikan sosial politik serta teknologi terbarukan bagi rakyat target reforma agraria.

Tiga Catatan Penting Pasca-Penetapan Hutan Adat: Kasepuhan Karang dan Tapang Sambas-Tapang Kemayu

2019

Penulis: Sajogyo Institute

Bagi MHA (Masyarakat Hukum Adat), putusan MK 35/2012, Permen LHK 32/2015, dan Permen LHK 83/2016 ini menjadi titik balik masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak kelola hutan mereka kembali. Terutama adalah hutan adat yang berada di Kawasan Hutan yang selama ini dianggap telah dikuasai oleh negara.

Hambatan Adopsi Riset Untuk Kebijakan: Potret Dinamika Politik Kebijakan Sektor Pariwisata Batu dan Penataan Kawasan Malioboro Yogyakarta

2018

Penulis: Tim Peneliti Sajogyo Institute

Sebagaimana telah diatur di dalam UU No 12 tahun 2011 pasal 43, Permen LH N0 5 tahun 2012 tentang Amdal, pembuatan UU/peraturan mensyaratkan adanya riset dan memiliki naskah akademik. Dengan prasyarat yang tercantum dalam UU tersebut, sesungguhnya nyaris tak ada kebijakan yang secara formal tidak berlandaskan pada hasil sebuah riset. Dengan demikian, pada dasarnya, adopsi hasil riset ke dalam kebijakan menjadi ketentuan utama yang harus dilakukan sebelum pemerintah menetapkan sebuah kebijakan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Pelibatan para spesialis yang ahli di bidangnya menjadi prasyarat utama sebelum para pengambil kebijakan menetapkan sebuah kebijakan. Dari pusat hingga daerah secara umum telah memahami persis pentingnya ahli beserta temuan penelitiannya dijadikan rujukan mendasar dalam memahami permasalahan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan.

Problem Izin Penelitian di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur

2018

Penulis: Tim Peneliti Sajogyo Institute

Pelaksanaan studi sosial-ekonomi di lapangan tidak terlepas dari hambatan sistemik di hulu proses kerja: keberadan birokrasi izin penelitian. Sebagai langkah awal dalam setiap manajemen penelitian, individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan legalitas–sebagai semacam “karcis masuk” untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, dll–dari bagi kelancaran pelaksanaan kerja-kerja di lapangan. Namun demikian, dalam praktik, selalu saja ada studi lapangan yang tetap bisa dilaksanakan tanpa mengantongi izin penelitian, terutama jika data dan narasumbernya tidak berkaitan dengan instansi negara.

Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan

2016

Penulis: Eko Cahyono

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, bEragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan” dapat segera diimplementasikan. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang “Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” adalah salah satu bagian dari upaya Komnas HAM dan Masyarakat Sipil untuk memperkuat argument dan inisitif terobosan kebijakan bagi percepatan pelaksanaan mandat Putusan MK 35 dan penyelesaian konflik agraria struktural. Hasil kajian Inkuiri Nasional di 40 kasus MHA di Kawasan Hutan se- Indonesia, menunjukkan terjadi beragam pengabaian Hak MHA di kawasan hutan, berikut pelanggaran HAM berat yang bersifat sistematis dan kronis.

Peran Perempuan dalam Rekognisi Wilayah Adat di Kawasan Hutan

2016

Penulis: Ratnasari

Inkuiri Nasional 2014 juga menemukenali bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan adat (SAINS 2014a). Perampasan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya mengakibatkan penghilangan peran dan akses perempuan atas sumber daya alam sehingga peran perempuan adat makin terpinggirkan dalam beragam dimensi kehidupan keluarga dan komunitas adat. Perempuan dalam masyarakat hukum adat mengalami diskriminasi berlapis, padahal tanah merupakan aspek penting bagi ruang hidup perempuan adat. Ketika ruang hidup perempuan dirampas dan atau dihancurkan maka perempuan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan.

Usulan Pembentukan Unit Kerja Penyelesaian Konflik Agraria

2015

Disusun oleh: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Bina Desa, Sajogyo Institute, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyata untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Solidaritas Perempuan (SP), Aliansi Petani Indonesia (API), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sawit Watch.

Semenjak Reformasi dimulai tahun 1998, konflik-konflik agraria ini belum mendapat perlakuan sepantasnya (adequate) dari setiap penguasa pemerintahan yang tengah berkuasa. Kasus-kasus konflik-konflik agraria ini, menurut Fauzi (2002) adalah “(Y)ang diciptakan tapi tak hendak diselesaikan”. Konflik agraria merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa ini. Masalah ini bersifat kronis. Empat belas tahun yang lalu, Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) secara khusus membuat TAP MPR RI No. IX/MPRRI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

 

Pemberian Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi untuk Para Pejuang Agraria demi Keadilan

2015

Penulis: Siti Rakhma Mary Herwati

Presiden Joko Widodo perlu segera memulihkan dan secara politis membebaskan para pejuang agraria, masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat korban kriminalisasi pada masa lalu, sebagai bentuk keadilan dan penghormatan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat. Presiden Jokowi harus memberikan amnesti, abolisi, maupun upaya rehabilitasi politik lainnya.

The Impact of Religious and Customary Laws and Practices on Women’s Inheritance Rights in Indonesia

2015

Penulis: Devi Anggraini

This study explain of inheritance mechanism practices in muslim majority in indigenous peoples communities such as Batu Songgan, Riau Province using matrilineal kinship and Cirompang, West Java Province using patrilineal kinship system. At one social space (Batu Songgan and Cirompang) are customary law, Islamic law and state law that mutually affect inheritance mechanism practiced. Studies undertaken has listed crucial things in inheritance process, namely: (a) material: in the form of inheritor and wealth, (b) authority: including inheritance power relations (Heirs), and (c) property: concept of belonging in two communities. Comparative study conducted in two communities indicate preferences of indigenous community inheritance practices using cultural rather than using Islamic law or state law. Rights on family wealth in form of land, houses and other assets are fully daughters authorized (inheritor) in matrilineal culture in Batu Songgan. 

Categories
Stay Connected with Us!

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia, 16151
Telp/Fax (0251) 8374048
Email: eksekutif@sajogyo-institute.org

© 2021 Sajogyo institute

KABAR TERBARU!