Perluasan Infrastruktur dan Formasi Kelas Agraria di Pedesaan*
Wida Dhelweis Y.** Proyek Strategis Nasional (PSN) dibangun untuk bisa terintegrasi dengan berbagai proyek lainnya. Yogyakarta International Airport (YIA) yang mulai beroperasi pada 2020 kemudian diikuti oleh pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo akan terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen dan Jalan Tol Trans ruas Semarang-Solo, sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah Jogja, Solo dan […]
Bedah dan Diskusi Buku “Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa”
Proyek Strategis Nasional sebagai wajah pembangunan infrastruktur di Indonesia memicu konflik agraria secara meluas di Indonesia. KPA mencatat terjadi peningkatan luas wilayah konflik di sektor infrastuktur dari 102.752 hektar (2022) meningkat menjadi 243.755 hektar (2023). Bahkan, hampir seluruh luas wilayah konflik didominasi akibat pembangunan PSN (243.556 hektar). Buku “Geger Gedhen di Pesisir Selatan Jawa: Pembangunan […]
Hambatan Adopsi Riset Untuk Kebijakan: Potret Dinamika Politik Kebijakan Sektor Pariwisata Batu dan Penataan Kawasan Malioboro Yogyakarta
2018 Penulis: Tim Peneliti Sajogyo Institute Sebagaimana telah diatur di dalam UU No 12 tahun 2011 pasal 43, Permen LH N0 5 tahun 2012 tentang Amdal, pembuatan UU/peraturan mensyaratkan adanya riset dan memiliki naskah akademik. Dengan prasyarat yang tercantum dalam UU tersebut, sesungguhnya nyaris tak ada kebijakan yang secara formal tidak berlandaskan pada hasil sebuah […]
Problem Izin Penelitian di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur
2018 Penulis: Tim Peneliti Sajogyo Institute Pelaksanaan studi sosial-ekonomi di lapangan tidak terlepas dari hambatan sistemik di hulu proses kerja: keberadan birokrasi izin penelitian. Sebagai langkah awal dalam setiap manajemen penelitian, individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan legalitas–sebagai semacam “karcis masuk” untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, dll–dari […]
