Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Manipulatif, Cabut Persetujuan Lingkungan PT. Dairi Prima Mineral (DPM) demi Keselamatan Warga Dairi
Jakarta, 15 Februari – Perjalanan warga Dairi, Sumatera Utara yang berpotensi terkena dampak pertambangan PT. Dairi Prima Mineral (DPM) untuk mempertahankan ruang hidupnya masih panjang. Sebelumnya, perwakilan warga Dairi melakukan audiensi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (24/8) silam agar tidak memberikan persetujuan lingkungan kepada PT DPM, perusahaan timah dan seng, untuk membongkar […]
Bedah dan Diskusi Buku “Fikih Agraria”
Agraria di Indonesia masih menjadi akar masalah ketimpangan sosial ekonomi dan politik di Indonesia. Secara nominal, Indonesia masih tergolong negara yang memiliki jumlah warga pemeluk agama Islam terbesar, namun mengkontekstualisasikan ajaran dan pemikiran Islam (khususnya dalam pendekatan fiqhiyah) dengan masalah agraria (agrarian question) masih sangat jarang. Buku ini merupakan satu ikhtiar awal mempertemukan antara keduanya. […]
Falsafah Agraria dalam Perspektif Konstitusi
Buku ‘Falsafah Agraria dalam Perspektif Konstitusi’ ini akhirnya bisa terbit di waktu yang tepat di tengah gonjang-ganjing masalah agraria yang semakin runyam dan semakin terlihat berpihak pada para penggede. Buku yang kawan-kawan pegang ini adalah buku yang sangat penting dalam merefleksikan kembali dua aspek pembelajaran. Pertama, merefleksikan peran Negara melalui perspektif konstitusi dengan realitas apa […]
Surat Terbuka: Posisi Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kerangka Kerja Biodiversitas Global
Organisasi-Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia telah ikut bersuara dalam COP 15 for Biodiversity yang terselenggara di Montreal, Kanada. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ‘kesempatan emas menyelamatkan planet bumi dari kolapsnya biodiversitas. Kelompok yang tergabung dalam “Gabungan Organisasi Masyarakat Sipil untuk Kerangka Kerja Biodiversitas Global” menuntut disetujuinya secara ketat dan terikat untuk “memastikan dan menjamin perlindungan setidaknya 30 […]
Menghidupkan Kembali Domeinverklaring? (Tinjauan Singkat atas Politik Agraria Indonesia Pasca Omnibus Law)
Pemerintah memperkenalkan berbagai ‘kebaruan’ dalam hukum agraria antara lain ‘Bank Tanah’, ‘hak pengelolaan’, dan ‘kawasan dan tanah terlantar’, melalui UU Cipta Kerja. Bank Tanah diproyeksikan sebagai sebuah lembaga yang mengkonsolidasikan dan menampung ‘tanah-tanah terlantar’ untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan pembangunan dan ekonomi, termasuk pengaturan reforma agraria. Sedangkan hak pengelolaan diperkenalkan sebagai suatu kategori hak baru […]
Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan: Studi Kasus PLTU Cilacap dan Cirebon
Studi ini dimaksudkan untuk memahami ekonomi politik energi dan beragam konsekuensinya di Indonesia. Lebih khusus, kajian ini berupaya untuk memeriksa bagaimana energi listrik — utamanya tentang Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan batu bara sebagai bahan baku utamanya — diproduksi dan dikelola beserta beragam konsekuensi yang menyertainya. Sudut pandang yang digunakan dalam kajian ini adalah ekonomi-politik, […]
