Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA

Organisasi masyarakat sipil sebanyak 67 seperti WALHI, KPA, Bina Desa, LBH, Kontras, API, IHCS dan lainnya, serta 52 individu dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi, pencinta lingkungan, pengacara yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Kendeng, dalam konferensi persnya di EKNAS WALHI di Jakarta pada 16 Januari lalu, mengingatkan kepada pemerintah Daerah Jawa Tengah dan Presiden bahwa Selasa, 17 Januari 2017 adalah batas waktu 60 hari bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk mencabut SK Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia terkait pertambangan semen di Rembang, pegunungan Kendeng daerah karst yang kaya akan air dan keanekaragaman hayati.

Hal itu sesuai dengan bunyi amar putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai permohonan gugatan peninjauan kembali (PK) warga Kendeng dan WALHI atas kasus PT Semen Indonesia. Hari itu menjadi saksi kepada siapakah Ganjar akan berpihak, mematuhi putusan MA dengan mencabut izin lingkungan baru PT. Semen Indonesia atau berpihak kepada investasi modal semen dengan siasat-siasat baru yang selama ini sering dilakukan.

Pada hari itu juga, tepat sebulan warga Kendeng mendirikan tenda perjuangan di depan kantor Ganjar Pranowo sebagai aksi mengawal keadilan agraria bagi para sedulur Kendeng. Walaupun terus mendapat aksi represif dari aparat dimana pada hari ke-5 tenda perjuangan mereka dibongkar oleh pihak keamanan. Namun, kejadian tersebut tidak mematahkan semangat dan aksi dari para sedulur Kendeng.

Bukan apa-apa, siasat-siasat yang dilakukan selama ini oleh Ganjar telah menjadi bukti bahwa sebenarnya ia tidak pernah berpihak kepada aspirasi para sedulur Kendeng. Bahwa tanah dan air yang akan dieksploitasi oleh PT. Semen Indonesia apabila pambangunan pabrik terus berjalan adalah hidup dan mati para sedulur Kendeng. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan ini harus terus dikawal agar tidak dibelokkan lagi dari proses hukum.

Setelah sebelumnya secara diam-diam Gubernur malah mengeluarkan izin baru. Keluarnya SK Izin lingkungan No. 660.1/30 pada 9 November 2016 tentang Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen yang merupakan perbuatan melawan hukum, pelecehan, pengabaian, dan penyelundupan hukum.

Amar putusan MK Nomor Register 99/PK/TUN 2016 tertanggal 5 Oktober 2016 sudah jelas-jelas menyatakan bahwa pembangunan pabrik semen Indonesia di Rembang mengindikasikan banyak terjadi penyelewengan dalam proses pembangunan pabrik tersebut, yang mana dalam putusannya menyatakan pertama Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya; kedua, Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 660.1/17 Tahun 2012, tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jateng, dan ketiga, Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Izin Lingkungan oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah.

Kekuatan gugatan warga Kendeng atas pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang tidak hanya sampai disitu. Bahwa perjuangan perjuangan para petani Kendeng telah sampai pada pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo tertanggal  Agustus 2016. Dalam pertemuan ini tercapai kesepakatan, yang intinya perlu segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan Kedeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Disepakati pula, selama proses 1 (satu) tahun proses KLHS semua izin dihentikan. Artinya terhitung semenjak dikeluarkan pernyataan tersebut maka segala bentuk operasi di wilayah Pegunungan Kendeng termasuk pabrik Semen Rembang harus dihentikan.

Ironinya, disaat gugatan warga telah mendapat dukungan secara hukum oleh MA dan Presiden dalam menolak pabrik semen. Ganjar malah terus-terusan berkelit untuk tidak mematuhi keputusan yang telah berlaku, dan bahkan melakukan langkah-langkah yang cacat substansi, hukum dan prosedur dengan mengeluarkan izin lingkungan baru, dengan dalih izin lingkungan baru tersebut sebagai amandemen. Padahal, pembatalan izin berdasarkan putusan PK MA, seyogyanya telah diatur dalam pasal 40 ayat (2) UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa “Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan Dibatalkan”. Jelaslah Ganjar Pranowo telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari kekuatan hukum tetap dan final.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya perwakilan WALHI menjelaskan bahwa kegiatan tambang semen, selain akan menggusur lahan, area eksploitasi operasi pabrik juga akan merusak daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang dan menimbulkan bencana ekologis seperti kekeringan dan pencemaran. Terlebih Watuputi telah ditetapkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT yang seharusnya dilindungi, sebagai bagian dari kawasan ekosistem karst yang memiliki fungsi ekologis dan hidrologis.

Menurut Sekjen Konsosrsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengacu konstitusi agraria kita, bahwa bumi, termasuk tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh Negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5/1960.  “Hak petani atas tanah juga telah dijamin oleh UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlintan) dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya” tegas Dewi. Hak agraria petani Rembang juga dilindungi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada.

Padahal produksi ekspor semen telah mengalami surplus secara nasional. Menurut data Kementrian Perindustrian, produksi semen mengalami suplus (oversupplay) sekitar 25 % dari kebutuhan. Selaras dengan itu menurut Asosiasi Semen Indonesia (ASI), oversupplay produksi semen di dalam negeri mencapai 25-30 % dari konsumsi yang mencapai 65 juta ton. Sehingga lebih banyak diorientasikan guna kebutuhan eksport. Selain itu, kepemilikan saham Semen Indonesia, juga tidak seratus persen milik negara (sejak 2010, kepemilikan saham Pemerintah Indonesia sebesar 51% dan 49% publik). Artinya, klaim bahwa Semen Indonesia demi kepentingan nasional layak untuk ditinjau ulang. Apalagi cara dan bagaimana praktik industri ektraktif semen di sekitar pegunungan Kendeng ini kerap mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Adalah kewajiban konstitusional Negara menempatkan masyarakat petani dan rakyat di Pegunungan Kendeng sebagai warga negara yang memiliki hak agraria sebagai pemilik, pengolah, sekaligus penjaga keberlanjutan kekayaan agrarianya; bumi, tanah-airnya dihormati. Pemberian ijin pembangunan pabrik Semen Indonesia di Rembang dan pabrik semen lainnya di Pegunungan Kars Kendeng menunjukkan watak dasar kebijakan pembangunan saat ini, yang lebih menitikberatkan pada tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, namun mengabaikan prinsip keadilan sosial-ekologis, pemerataan, dan keberlanjutan layanan alam.

Dengan dasar pertimbangan dan memperhatikan fakta-fakta di atas, kami mengajak seluruh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Tengah untuk terus mengawal hasil keputusan MA agar keadilan agraria bagi warga Kendeng bisa ditegakkan. Di mana pada tanggal 17 Januari 2017 nanti adalah batas akhir Gubernur Ganjar Pranowo untuk mencabut izin lingkungan PT. Semen Indonesia. Publik harus terus mengawal proses ini, agar Gubernur Ganjar dan tim kecil yang dibuatnya tidak lagi melakukan tindakan melawan hukum dan mengabaikan hak dasar masyarakat atas tanah, air, dan ruang hidupnya dengan cara mengeluarkan hasil kajian yang tidak sesuai dengan putusan MA.

Menutup konferensi persnya Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kendeng membacakan sepuluh (10) pernyataan tuntutannya, beberapa diantaranya adalah:

1.  meminta kepada pertama, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai pihak pemberi izin untuk mematuhi putusan PK MA, dengan segera mencabut SK Gubernur Jawa Tengah No 660.1/17 Tahun 2012 terkait Izin Lingkungan atas PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Jawa Tengah;

2. Kedua, Mencabut Izin turunan dari Izin Lingkungan Nomor 660.1/17 tahun 2012 termasuk izin usaha dan izin konstruksi. Dengan demikian, seluruh proses kegiatan persiapan penambangan semen di Kabupaten Rembang harus dihentikan;

3. Ketiga Meminta Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah yang bertanggung jawab atas pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang agar segera menghentikan siasat-siasatnya politiknya dalam upaya mengingkari keputusan peradilan dan hukum dan termasuk upaya-upaya yang mengarah pada bentuk kriminalisasi terhadap petani dan warga pegunungan Kendeng yang menolak pembangunan Semen Indonesia di Rembang; Keempat Presiden Joko Widodo, sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi, menjamin dan memastikan aparatnya di bawah (Gubernur) untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung, melindungi hak-hak agraria dan lingkungan warga Rembang, sekaligus memberikan teguran serta sanksi kepada Gubernur atas upaya pengingkaran hukum dan kesepakatan politik Presiden atas kasus Rembang dan Kelima Meminta Presiden RI, Kapolri, dan Kapolda Jateng menghentikan kriminalisasi pada warga Rembang