Desa, Tanah, dan Pasar
Ahmad Erani Yustika Harian Kompas telah mengoyak empat isu strategis terkait desa dalam sebulan terakhir. Pertama, penguasaan lahan di desa sudah tidak dalam genggaman warga desa, tetapi dikuasai pemodal kakap di luar desa (kota). Kedua, desa telah menjadi pasar barang/jasa yang mengalir dari kota (juga komoditas impor) sehingga mekanisme pengisapan ekonomi terus terjadi. Ketiga, rantai […]
Peran perempuan dalam rekognisi wilayah adat di kawasan hutan
Penulis : Ratnasari Penerbit : Sajogyo Institute Nomer : 01-PB SAINS 2016 Ratnasari. 2016. Peran perempuan dalam rekognisi wilayah adat di kawasan hutan. Policy Brief. No.01-PB SAINS 2016. Bogor (ID): Sajogyo Institute. Putusan MK 35/PUU-X/2012 mengakui masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak (rights bearer) dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Keluarnya Putusan MK 35/2012, klaim […]
Orasi Ilmiah: Diskursus dan Kebijakan Institusi–Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia
Pada hari Sabtu, 13 Februari 2016 telah diselenggarakan sebuah prosesi Orasi Ilmiah Guru Besar di lingkungan Institut Pertanian Bogor. Salah satunya adalah Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, yaitu sebagai Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB. Dua hari sebelumnya, yaitu pada Kamis 11 Februari Sajogyo Institute telah mengadakan diskusi naskah orasi ilmiah. Berikut ini adalah poin-poin […]
Diskusi Naskah Orasi Ilmiah Prof. Hariadi Kartodihardjo
Bogor (11/02/2016). Pada hari Kamis 11 Februari 2016, Sajogyo Institute mengadakan diskusi “Naskah Orasi Ilmiah Guru Besar Prof. Hariadi Kartodihardjo”. Prof. Hariadi Kartodihardjo atau sering dipanggil dengan sapaan Pak Haka memaparkan naskahnya yang berjudul “Diskursus dan Kebijakan Institusi-Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumberdaya Alam di Indonesia”. Naskah tersebut dibahas oleh tiga […]
Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan
2016 Penulis: Eko Cahyono Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, bEragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan” dapat segera diimplementasikan. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang “Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” adalah salah satu bagian dari upaya […]
Jangan Persempit Makna Reforma Agraria
Mohamad Shohibuddin* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah memandatkan program reforma agraria di atas tanah seluas 9 juta hektar. Namun, bagaimana perencanaan dan realisasinya secara konkret hingga kini belum ada kejelasan sama sekali. Bahkan draft Peraturan Presiden yang akan mengatur program yang sepenting ini justru penyusunannya ditenderkan ke pihak swasta. Suatu indikasi ketidakseriusan […]
