Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan
Penulis : Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM Judul : Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan Penerbit : Komnas HAM Citasi : Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan. Jakarta (ID): Komnas HAM. Puluhan juta warga masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia menghadapi masalah ketidakpastian […]
Ekologi Politik Komunitas Mollo
Oleh Mia Siscawati Judul: Mollo, Pembangunan dan Perubahan Iklim: Usaha Rakyat Memulihkan Alam yang Rusak Penulis: Siti Maemunah Penerbit: Penerbit Buku Kompas Cetakan: 1, 2015 Tebal: xxi + 106 halaman ISBN: 978-979-709-959-6 Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko tinggi akibat perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam yang dipicu oleh perubahan […]
KPK dan Penyelamatan Sumberdaya Alam
Oleh Eko Cahyono Direktur Eksekutif Sajogyo Institute Ujung pemaknaan korupsi mesti mampu dilihat hingga pada soal kedaualatan negara atas sumber-sumber utama ekonomi nasionalnya. Sebab makna kerugian negara, akibat dari korupsi di sektor sumberdaya alam yang masih menjadi basis ekonomi nasional, adalah wujud kongkrit pengingkaran mandat Undang-undang Dasar 1945, pasal 33, bahwa seluruh kekayaan sumberdaya alam […]
Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air Perlu Menghormati Lokalitas
Pengadopsian pengetahuan lokal dalam rupa sistem nilai, sistem pengelolaan, dan institusi lokal dapat menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya air. Perkumpulan Pikul beberapa waktu lalu merilis beberapa publikasi yang merupakan hasil penelitian dan pendampingannya. Pemerintah perlu melakukan upaya konkrit untuk memastikan agar pembangunan sumber daya air di NTT menghormati dan mengadopsi sistem dan budaya lokal. Tanpa menghormatii […]
Revisi UU KPK Hanya Untungkan Koruptor Sumber Daya Alam
Press Release Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam* Meski banyak ditolak, sejumlah partai politik nampaknya nekat ingin menyelesaikan “Proyek Cepat“ Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK). Dari sepuluh Partai Politik di DPR, saat ini baru Partai Gerindra, Demokrat dan PKS yang menyatakan menolak, tujuh Partai lainnya lainnya masih belum bersikap tegas untuk […]
Desa, Tanah, dan Pasar
Ahmad Erani Yustika Harian Kompas telah mengoyak empat isu strategis terkait desa dalam sebulan terakhir. Pertama, penguasaan lahan di desa sudah tidak dalam genggaman warga desa, tetapi dikuasai pemodal kakap di luar desa (kota). Kedua, desa telah menjadi pasar barang/jasa yang mengalir dari kota (juga komoditas impor) sehingga mekanisme pengisapan ekonomi terus terjadi. Ketiga, rantai […]
