Buku

Sajogyo Institute berusaha memproduksi produk-produk pengetahuan dalam bentuk buku. Buku terbitan SAINS bisa didapatkan dalam dua bentuk, yaitu soft file dan hard file. Buku dalam bentuk soft file (e-book) bisa didapatkan secara cuma-cuma (gratis) dengan cara men-download di tautan yang telah tersedia. Sedangkan, buku yang berbentuk cetakan (hard file) bisa diperoleh dengan menghubungi SAINS via e-mail (eksekutif@sajogyo-institute.org) dengan ketentuan mengganti biaya cetak bagi individu dan gratis bagi lembaga, biaya pengiriman dibebankan kepada pemohon buku.

Emas Hitam dalam Cengkeraman Para Haji: Dari Pesta Pora, Kuasa Modal hingga Ancaman Meratus

2021

Penulis: Tommy Apriando

Buku kecil “Emas Hitam dalam Cengkeraman Para Haji” membedah secara detail dan singkat masalah besar kerusakan sosial ekologis, mengungkap siapa saja aktor kerja tambang batu bara yang merusak Hulu DAS Barito Kalimantan Selatan, Perusahaan apa saja yang ikut dalam kerja tambang batu bara di sana, dan apa dampaknya.

Setia Pada Sumber: Kesaksian tentang Sosok dan Keteladanan Gunawan Wiradi

2021

Penyunting: Ari Wibowo & Ahmad Jaetuloh

Buku ini merupakan kumpulan kesaksian dari keluarga, kolega, murid dan perwakilan organisasi yang mengetahui sejarah hidup Gunawan Wiradi (GWR). Kesaksian ini satu per satu digali, terutama ketika mengadakan doa bersama (tahlil) selama 7 hari untuk mengenang kepergian GWR (Senin, 30 November 2020). Selain dari acara doa bersama (tahlil) ini, kesaksian dalam buku ini juga dikumpulkan dari kolega, teman dan sahabat GWR yang menyampaikan kesan dan pengalaman mereka tentang GWR pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Dengan penuh rasa hormat, satu persatu kesaksian itu dikumpulkan, disusun sedemikan rupa, dan dijadikan buku untuk Peringatan 40 hari wafatnya Dr. HC. Ir. Gunawan Wiradi, M.Soc.Sc.

 

Menakar Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (Laporan Penelitian Tiga Kebijakan Enam Contoh Kasus)

2019

Penulis: Tim Peneliti Sajogyo Institute

Tahun 2010, Sajogyo Institute pernah melakukan penelitian dampak dari proses legalisasi aset (LARASITA, pemberian HGU, PPAN, tanah adat dan rezim pertambangan di pulau kecil). Begitu tanah diperdagangkan, ikatan-ikatan hubungan sosial atas tanah mulai dilepaskan. Ketika itu terjadi, maka akan terjadi guncangan dalam sendi-sendi kehidupan manusia (di antaranya terlempar dari tanah pertanian di pedesaan ke pekerjaan tak tetap sebagai buruh tambang, menjadi buruh perkebunan dengan aturan yang menekan, kerja-kerja sektor informal di perkotaan dan sebagainya).

Kajian Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

2019

Ahmad Nashih Luthfi, Amir Mahmud, dan Risna Noviati Amalia

Reforma Agraria sekarang cenderung bertujuan untuk memenuhi berbagai kepentingan dengan ideologi yang beraneka ragama (campuran), yakni mengakomodasi penataan ulang penguasaan tanah sekaligus mengintegrasikannya ke dalam kebutuhan pasar tanah; dan tidak semata-mata diarahkan pada pemberian dan penguatan hak atas tanah kepada [etani gurem, namun diarahkan kepada siapapun–dengan banyak kategori yang dimasukkannya– mereka yang dinilai rentan dan pantas menerima pembagian tanah. Klausul dimasukkannya PNS. TNI/ABRI sebagai kategori penerima dinilai belum prioritas dan rentan disalahgunakan. Jika tata pengurusan (transparansi dan ketepatsasaran) kebijakan reforma agraria terutama dalam hal pendataan masih lemah, maka klausul itu bisa menyabotase tujuan lebih besar dari kebijakan reforma agraria era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini. 

 

Bumi dan Manusia Mamasa (Sebuah Ihwal tentang Perubahan Sosial-Ekologi di Dataran Tinggi Sulawesi)

2019

Penulis: Renal Rinoza dan Risman Buamona

Dengan mengambil judul besar “Bumi dan Manusia Mamasa”, penulis ingin memperlihatkan sebuag satu kesatuan ruang hidup yang menyejarah  di dataran tinggi Mamasa. Namun demikian, ruang hidup yang menyejarah tersebut kini dihadapkan pada terjadinya perubahan sosial-ekologi akibat masuknya sistem pasar; yakni bergeser atau bahkan terputusnya kesejajaran relasi antara ranah sosial (manusia) dan ranah ekologi (alam), sejak dari bingkai perspektif menyejarahnya (perubahan yang sangat mendasar sedang berlangsung). Dari perubahan tersebut, terdapat berbagai ihwal atau cerita yang berdimensi keterbelahan konstruksi subjek akibat perubahan sosial-ekologis itu sendiri.

Karma Wisesa: Kondisi Desa-Desa di Jawa

2017

Penulis: Abdul Muit Pelu, Abdul Waris, Ahmad Hamdani, Ahmad Jaetuloh, Ahlam Maneke, Ganies Oktaviana, Imam Hasanul, Iqbal Ashegaf MK, Ismunandar, Maksum Syam, Mega Rizky Sia, Muzril Musa, Rahmat Marsaoly, Renal Rinoza, Rindu Hartoni Capah, Risman Buamona, Rudi Mulyana, Syaukani Ichsan

Buku ini memuat paparan singkat atau potret dari kondisi desa-desa dan perkampungan di Jawa hari ini. Pemburukan keadaan terus berlangsung di lajur sosial dan ekologi. Namun perlawanan rakyat, atau perlawanan oleh orang biasa, juga banyak tumbuh. Sekaligus berkembang upaya-upaya beragam untuk terus mempertahankan ruang hidup dalam berbagai keterbatasan kondisi orang biasa. Hulu dari semua pemburukan ini adalah perkoncoan yang makin mendalam antara pemimpin yang lemah dengan pebisnis serakah. Perkoncoan dekaden ini menghasratkan daur ruang hidup berubah menjadi daur mesin pengeruk dan penumpuk keuntungan sepihak dan sepenuhnya. Berbagai bentuk karma yang buruk sedang berlangsung hari ini di berbagai pedesaan Jawa, akibat dari berbagai desakan keserakahan yang terus mengencang dan membesar. Potret keadaan yang ditampilkan di sini, hanya sebagian kecil, terlebih adalah wilayah-wilayah yang jarang diulas oleh media massa (kecuali satu laporan dari Kendeng; wilayah/kasus yang sudah akrab dengan media nasional).

Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamuka Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi & Kawasan Perdesaan

2017

Penulis: Prof. Dr. Heru Nugroho, Dr. AAGN Ari Dwipayana, Ahmad Hamdani, Alimah Fauzan, Aprilia Ambarwati, Benjamin White, Charina Chazali, Eka Chandra, Eko Cahyono & Tim Studi Ekowisata, Fauzan Djamal, Husen Wijaya Abd Hamid, Isono Sadoko, Muhammad Asim Asy’ari, Muhammad Hidayanto, Novita Anggraeni, Rendy A. Diningrat, Riza Multazam Luthfy, Slamet Riadi, Yonathan H. Lop

“Pemberdayaan Desa menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan desa sebagai tempat yang dapat mengakomodasi berbagai pilihan dan kesempatan bagi masyarakat dengan kapasitasnya masing-masing secara mandiri dan inklusif, serta mengembangkan berbagai aktivitas yang berbasis pada upaya melestarikan keaslian dan karakteristik desa.” (Dr. Ir. Herbert Siagian M.Sc, Asisten Deputi Pemberdayaan Desa Kemenko PMK)

 

Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan

2016

Penulis : Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM

Buku yang berjudul Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan, merupakan Buku 1 yang bagian dari kumpulan Buku-buku Laporan Inkuiri Nasional. Buku I berisi Inkuiri Nasional sebagai pendekatan, MHA, Kebijakan Pertanahan, Kehutanan dan HAM di Indonesia, Temuan, Analisis, dan Rekomendasi. Buku ini merupakan satu dari empat buku yang diterbitkan oleh Komnas HAM berdasarkan hasil pelaksanaan ”Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan”. Inkuiri Nasional telah berhasil menyelenggarakan rangkaian kegiatan penelitian etnografis, kajian kebijakan, Dengar Keterangan Umum (DKU), di daerah dan di tingkat nasional, serta pendidikan publik melalui berbagai media sejak Agustus 2014 sampai Januari 2015. Beberapa kegiatan lanjutan, antara lain, pembahasan penyelesaian kasus-kasus dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pembahasan rancangan Keputusan Presiden tentang Satgas Penghormatan dan Perlindungan MHA.

Inkuiri Nasional Komnas HAM: Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan

2016

Penulis: Arimbi Heroepoetri, Aflina Mustafainah, Saur Tumiur Situmorang

Buku II yang berjudulkan Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan merupakan bagian dari empat publikasi hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM. Buku ini berisikan tentang Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan”, yang memuat Temuan Umum dan Khusus, Analisa Pelanggaran HAM yang dialami perempuan adat, Kesimpulan, dan Rekomendasi.


Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan

2016

Penyunting : Eko Cahyono, Ana Mariana, Siti Maimunah, Muntaza Erwas, Yesua Y.D.K Pellokila,Winna Khairina, Saurlin Siagian, Nani Saptariyani, Nurhaya J.Panga, Erasmus Cahyadi, Nia Ramdhaniaty.

Buku 3 ini yang bejudulkan “Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan” adalah bagian dari empat buku hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM. Buku ini memuat narasi etnografik kasus-kasus MHA yang dipilih untuk diteliti dan didengar keterangannya dalam DKU. Buku ini menjadi dokumen penting atas hasil pengungkapan narasi dari empat puluh kasus MHA di kawasan hutan dan “bekas” kawasan hutan yang dibagi dalam bab-bab berdasarkan region yang kami tetapkan, yaitu Sumatera, Jawa, Bali Nusra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua.

 

Inkuiri Nasional Komnas HAM: Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional

2016

Penulis : Atikah Nuraini

Buku yang berjudul “Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia” merupakan bagian dari empat buku hasil Inkuiri Nasional Komnas HAM. Buku ini memuat uraian tentang Inkuiri Nasional sebagai terobosan, Langkah-langkah Penyelenggaraan, Petikan Pembelajaran, dan Penutup.

 

Inkuiri Nasional Komnas HAM: Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemulihan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan

2016

Penulis: Atikah Nuraini, Dian Andi Nur Aziz, Eko Cahyono, Sandrayati Moniaga

Buku IV adalah tentang “Petikan Pembelajaran Inkuiri Nasional sebagai Pembuka Jalan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” Buku ini memuat uraian tentang Inkuiri Nasional sebagai terobosan, Langkah-langkah Penyelenggaraan, Petikan Pembelajaran, dan Penutup.

MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

2015

Penulis: Dian Yanuardy, Noer Fauzi Rachman, Swanvri, Muntaza, Didi Novrian, Bambang T. Dahana, Abu Mufakhir, Syarif Arifin, Kartika Manurung, Hotler P. Sitorus, Saurlin Siagian, Dwitho Frasetiandy, Fahruddin Maloko, Andika, Torry Kuswardono

Secara umum, buku ini membongkar suatu paradigma pembangunan pasca Orde Baru yang melayani arus percepatan dan perluasan kapital yang disebut dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Buku ini berupaya menjungkirbalikkan keyakinan para pendukung ekonomi pertumbuhan dan penyusun MP3EI bahwa desain pembangunan ekonomi tersebut akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Studi dalam buku ini membongkar secara kritis beberapa kata kunci penting yang dipakai dalam kosakata pembangunan saat ini: koridor ekonomi, pembangunan infrastruktur, kawasan industri kawasan perhatian investasi dan konektivitas. Sebagai tandingannya, buku ini menampilkan krisis sosial-ekologis yang dihasilkan dari praktik pembangunan ekonomi yang disetir oleh kapital (capital-led development) selama ini.

Langit Dijunjung, Bumi Dipijak: Potret Konflik di Kawasan Hutan Sumatera

2015

Penulis: Andang Nusa Putra, Muntaza, Rai Sita, Saurlin Siagian, Suryati Simandjuntak, Trisna Harahap, Vera Valinda, Wina Khairina

Tanah adalah kehidupan bagi masyarakat adat yang hidup dari bertani di tanahnya. Bukan sekadar untuk pemenuhan subsistensi dan fungsi sosialnya semata. Jamaknya hingga kini, segala bentuk klaim hak yang dilakukan masyarakat adat, dihadapkan dengan selembar kertas kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) atau konsesi perusahaan. Masyarakat dianggap perambah bahkan pencuri hanya karena tidak memiliki selembar kertas sebagai alas hak kepemilikannya. Padahal, kepemilkan masyarakat atas tanaman pekarangan, kebun dan huma, serta hutan dalam wilayah adatnya sudah sangat jauh ke belakang, bahkan sebelum negara Republik Indonesia berdiri.

Akui Wilayah Adat Untuk Resolusi Konflik: Potret Konflik di Kawasan Hutan Sulawesi

2015

Penulis: Abdul Rahman Nur, Andika, Anisawati Syahrir, Armansyah Dore, Dewi Sartika Syahrul, Mifda Hilmiya, Murni, Nasrum

Melalui tulisan-tulisan ini, tergambar dengan cukup jelas bahwa pelanggaran hak masyarakat adat–dalam hal ini yang berada di dalam kawasan hutan– terjadi karena negara hadir (commision) maupun negara tidak hadir (ommision). Situasi demikian tentu membuat pertanyaan lama kembali mencuat: untuk apa sesungguhnya kita bernegara? Kisah-kisah yang ditulis ini memperlihatkan bahwa bagi masyarakat adat sesungguhnya negara hadir dan tidak hadir tidak mengandung suatu perbedaan yang signifikan. Kedua situasi itu sama-sama menghasilkan ketertindasan bagi masyarakat adat. Ketika sesekali negara itu hadir, yang bukanlah suatu kedamaian. Ia hadir tetapi dengan wajahnya yang menakutkan dan berdampak buruk bagi masyarakat adat melalui tindakan kejam seperti pemukulan, intimidasi, membakar perkampungan masyarakat adat, sampai pada penembakan. 

Tegak Memperjuangkan Wilayah Adat: Gambaran Konflik di Kawasan Hutan Nusa Tenggara

2015

Penulis: Daud Tambi, Dianto, Febriyan Anindita, Jasardi Gunawan, Yamni

Masyarakat Adat di Sumbawa diwakilo oleh tiga komunitas adat yaitu Pekasa, Cek Bocek dan Talonang. Ketiga komunitas ini berhadapan dengan dua kekuatan yang sama: kapital korporasi serta kembalinya feodalisme. Ketiga komunitas adat ini berhadapan dengan pasar yang disediakan langsung oleh negara melalui izin-izin konsesi yang dikeluarkan dalam wilayah yang diklaim negara sebagai Hutan Negara, serta tidak diakuinya keberadaan Masyarakat Hukum Adat karena bertentangan dengan Lembaga yang dianggap sebagai lembaga-lembaga adat yang sebenarnya perwujudan kembalinya swapradja. Izin pertambangan di Pekasa dan Cek Bocek, menjadi satu catatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama bila ditilik secara makro politik, kedua wilayah ini masuk ke dalam skema MP3EI, yang menyatakan bahwa kawasan Pulau Sumbawa adalah kawasan eksploitasi emas di Kawasan Elang Dodo (Rachman dan Yanuardy, 2014: 26). Begitu pula dengan komunitas Masyarakat Hukum Adat Talonang yang berhadapan dengan perusahaan yang telah diberik kantong izin Hak Guna Usaha Tanaman Sisal.

Hutan Adat dari Leluhur untuk Anak Cucu: Gambaran Konflik di Kawasan Hutan Maluku

2015

Penulis: Risman Buamona, Faris Bobero, Ubaidi Abdul Halim

Sudah tiba waktunya bangsa ini berkata cukup dengan segala justifikasi, cara dan alat lama yang tak urung usai diperbaharui. Bangsa ini membutuhkan cara, alat dan justifikasi baru yang kesemua itu diletakkan dalam semangat dan kerendahan hati untuk penyelematan ruang hidup rakyat, mereka yang disingkirkan. Sekarang, dunia sudah berganti rupa. Reorganisasi ruang untuk eksploitasi alam tidak lagi berada di pusat-pusat kota tetapi telah meluas dan cepat merasuki daerah-daerah pinggiran, pelosok nusantara, kampung. Ia semakin ganas menyeruk ke dalam nadi dan nafas manusia. Karena itulah, kita perlu menghadirkan ruang bagi tuturan rakyat atas proses menyejarah dan kekinian ruang hidupnya. Seperti yang disampaikan Sangkoyo (2015), ruang bertutu ini tidak saja sebagai cara untuk memotret krisis, tetapi juga memungkinkan adanya kodifikasi yang memadai dari dinamika perubahan. 

Orasi Ilmiah Guru Besar IPB: Diskursus dan Kebijakan Institusi–Politik Kawasan Hutan: Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia

Orator: Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S.

Kebijakan pendelegasian dan alokasi kawasan hutan negara menjadi objek sentral bagi hampir seluruh persoalan sumber daya alam karena menjadi prasyarat hampir seluruh upaya – upaya pencapaian kelestarian pengelolaan sumber daya alam bahkan prasyarat pembangunan berkelanjutan. Kawasan hutan negara yang semula hampir mencapai 70% dari luas seluruh daratan di Indonesia telah menjadi kekayaan alam yang menjadi sumber pembangunan ekonomi ataupun perlindungan lingkungan hidup.

Categories
Stay Connected with Us!

Jalan Malabar No.22 Bogor, Indonesia, 16151
Telp/Fax (0251) 8374048
Email: eksekutif@sajogyo-institute.org

© 2021 Sajogyo institute

KABAR TERBARU!