Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN): Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing
Studi yang telah dilakukan oleh Tim Sajogyo Institute dalam konteks kebijakan KSPN bertujuan hendak mengecek ulang pada tiga hal: (1) bagaimana implementasi, gap konsep dan praktik empirik dari lokasi wisata KSPN (baik yang sudah, sedang dan akan berjalan), (2) memetakan masalah-masalah utama dan beragam dampak dan pengaruhnya secara sosial-ekonomi dan ekologis yang muncul akibat KSPN, […]
Policy Paper: Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan (oleh: Eko Cahyono)
Ringkasan Eksekutif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, beragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan” dapat segera diimplementasikan. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang “Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” adalah salah satu bagian dari upaya Komnas HAM […]
Peran perempuan dalam rekognisi wilayah adat di kawasan hutan
Penulis : Ratnasari Penerbit : Sajogyo Institute Nomer : 01-PB SAINS 2016 Ratnasari. 2016. Peran perempuan dalam rekognisi wilayah adat di kawasan hutan. Policy Brief. No.01-PB SAINS 2016. Bogor (ID): Sajogyo Institute. Putusan MK 35/PUU-X/2012 mengakui masyarakat hukum adat sebagai penyandang hak (rights bearer) dan subjek hukum atas wilayah adatnya. Keluarnya Putusan MK 35/2012, klaim […]
Konflik Agraria dan Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan
2016 Penulis: Eko Cahyono Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, bEragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) di kawasan hutan” dapat segera diimplementasikan. Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang “Hak MHA Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” adalah salah satu bagian dari upaya […]
Peran Perempuan dalam Rekognisi Wilayah Adat di Kawasan Hutan
2016 Penulis: Ratnasari Inkuiri Nasional 2014 juga menemukenali bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan adat (SAINS 2014a). Perampasan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya mengakibatkan penghilangan peran dan akses perempuan atas sumber daya alam sehingga peran perempuan adat makin terpinggirkan dalam beragam dimensi kehidupan keluarga dan komunitas adat. Perempuan dalam masyarakat hukum adat mengalami diskriminasi […]
Usulan Pembentukan Unit Kerja Penyelesaian Konflik Agraria
2015 Disusun oleh: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Bina Desa, Sajogyo Institute, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Indonesia Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Koalisi Rakyata untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), […]
