Urgensi Studi Mikro Sosio-Ekonomi di Tengah Ketimpangan Penguasaan Lahan
2020 Penulis : Sajogyo Institute Studi kebijakan penguasaan lahan yang dilakukan oleh tim peneliti Sajogyo Institute menemukan bahwa ketimpangan penguasaan lahan yang berujung pada ketimpangan kesejahteraan masyarakat tetap tidak berubah sejak Orde Baru hingga sekarang. Diskursus kebijakan cenderung memprioritaskan pengalokasian lahan skala besar untuk ekstraksi komoditas ekspor melalui pemberian beragam jenis konsesi, sementara masyarakat yang […]
Penajaman Kerentanan Sistemik di Masa COVID-19
2020 Penulis : Sajogyo Institute Pandemi COVID-19 telah menghancurkan berbagai sector ekonomi Indonesia: perlambatan rantai pasok dan produksi global mengakibatkan ketidakstabilan perputaran ekonomi serta mempertajam kerentanan masyarakat yang sudah rentan. Pandemia COVID-19 menampakkan lebih jelas pembentukan ketimpangan relasi ekonomi politik: sekelompok elite pengusaha tetap mampu menggencarkan sepak terjangnya untuk mempertahankan gurita bisnis dan akumulasi kapital, […]
Tiga Catatan Penting Pasca-Penetapan Hutan Adat: Kasepuhan Karang dan Tapang Sambas-Tapang Kemayu
2019 Penulis: Sajogyo Institute Bagi MHA (Masyarakat Hukum Adat), putusan MK 35/2012, Permen LHK 32/2015, dan Permen LHK 83/2016 ini menjadi titik balik masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak kelola hutan mereka kembali. Terutama adalah hutan adat yang berada di Kawasan Hutan yang selama ini dianggap telah dikuasai oleh negara. Download di sini.
Kebijakan RA : Sebuah Langkah Mundur Dalam Gerakan Reforma Agraria?
2019 Penulis: Sajogyo Institute Di rezim Joko Widodo, lahir kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dimaksudkan untuk perwujudan keadilan agraria. Skema redistribusi tanah merupakan satu dari dua skema reforma agraria. Dua lokasi yang pernah diteliti oleh Sajogyo Institute, yaitu Badega dan Pasawahan, menjadi lokasi implementasi skema redistribusi tanah. Namun reforma agraria di dua […]
Hambatan Adopsi Riset Untuk Kebijakan: Potret Dinamika Politik Kebijakan Sektor Pariwisata Batu dan Penataan Kawasan Malioboro Yogyakarta
2018 Penulis: Tim Peneliti Sajogyo Institute Sebagaimana telah diatur di dalam UU No 12 tahun 2011 pasal 43, Permen LH N0 5 tahun 2012 tentang Amdal, pembuatan UU/peraturan mensyaratkan adanya riset dan memiliki naskah akademik. Dengan prasyarat yang tercantum dalam UU tersebut, sesungguhnya nyaris tak ada kebijakan yang secara formal tidak berlandaskan pada hasil sebuah […]
Problem Izin Penelitian di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur
2018 Penulis: Tim Peneliti Sajogyo Institute Pelaksanaan studi sosial-ekonomi di lapangan tidak terlepas dari hambatan sistemik di hulu proses kerja: keberadan birokrasi izin penelitian. Sebagai langkah awal dalam setiap manajemen penelitian, individu/lembaga penelitian diwajibkan untuk mengurus perizinan kegiatan riset terlebih dahulu untuk mendapatkan legalitas–sebagai semacam “karcis masuk” untuk mengakses data maupun narasumber pemerintah, jaminan perlindungan, dll–dari […]
