Agraria Pesisir, Perempuan Nelayan dan Perubahan Iklim (Buku 2)
Buku kedua dari Seri Pengetahuan Perempuan Nelayan ini adalah buku panduan kedua dari pendokumentasian agraria pesisir. Seri ke-2 panduan ini terdiri dari 6 bab. Bab 1 membicarakan ruang lingkup dokumentasi agraria bagi perempuan nelayan. Pada bab 1 akan dijelaskan skala dan tujuan dari pendokumentasian ini. Selanjutnya, bab 2 menjelaskan alasan mengapa KPPI dan Kemudian bab […]
Agraria Pesisir, Perempuan Nelayan dan Perubahan Iklim (Buku 1)
Buku 1 ini disusun oleh Sajogyo Institute dan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia sebagai bahan bacaan dalam mendokumentasikan sumber-sumber agraria dan sistem tenurial pesisir, serta pengelolaan sumber daya pesisir secara partisipatif dalam pandangan dan pengalaman perempuan. Buku ini disusun dalam bentuk pertanyaan dan jawaban agar memudahkan pembaca, termasuk perempuan pesisir, memahami materi yang didiskusikan. Modul ini […]
Kriminalisasi Warga Penolak Aktivitas Tambang Nikel di Maba Sangaji: Tanda Keberpihakan Negara terhadap Perusahaan Tambang Perusak Ruang Hidup Masyarakat Adat
Senin lalu (19/5), 11 Warga Desa Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara, mengalami kriminalisasi dengan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Maluku Utara. Tuduhan yang dialamatkan kepada 11 Warga tersebut seperti pemerasan dan tindakan premanisme yang mengganggu investasi dengan mengenakan tuduhan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12/1951, Pasal 162 UU No. 3/2020, dan Pasal […]
Hegemoni Politik Kebun Energi: Mengulang Kisah Lama Ekstraksi Sumber Agraria Pedesaan
Pemerintah berencana mendorong bioenergi kayu sebagai proyek transisi energi. Padahal, bukan hanya klaim bersih dan netral emisi-nya yang bisa dipertanyakan, ia juga akan berujung pada pembukaan lahan masif untuk kebun energi yang dapat mendorong konflik dengan masyarakat. Laporan ini mengkaji bagaimana pengembangan kebun energi merekonfigurasi hubungan-hubungan agraria di hutan Jawa, tepatnya di wilayah kerja Perhutani. […]
Militerisme dalam Sejarah Kuasa Kawasan Hutan
Kiagus M. Iqbal Baru-baru ini, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres ini dibuat dengan tujuan perbaikan tata kelola usaha di dalam kawasan hutan (pertambangan, perkebunan dan kegiatan lainnya) demi optimalisasi pendapatan negara (Pasal 2 ayat 1). Meski begitu, aturan ini problematik dengan posisi aktor-aktor secara asimetris antara korporasi dan masyarakat yang […]
Tolak UU TNI: Mengekang Kedaulatan Masyarakat Desa, Memperdalam Konflik Agraria dan Krisis Sosial Ekologis Pedesaan
Bogor, 20 Maret 2023 Hari ini (20/3), DPR mengesahkan Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang amat kontroversial. Betapa tidak, proses menuju pengesahan sangat tidak transparan, hampir nihil partisipasi publik, dan penuh berbagai kepentingan tersembunyi. Pengesahan UU TNI ini adalah cermin betapa jauhnya jarak antara ‘mereka’ yang mengatasnamakan ‘wakil rakyat’ dengan massa rakyat. […]
