Menuntut Hak Atas Tanah Bukan Tindakan Kriminal: Hentikan Kriminalisasi dan Jalankan Reforma Agraria Sejati
SURAT TERBUKA KOMITE NASIONAL PEMBARUAN AGRARIA Kepada Yth: Presiden Republik Indonesia Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuntut hak atas tanah bukan tindakan kriminal. Maka dari itu Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengecam keras tindakan penangkapan dan kriminalisasi terhadap 5 (lima) petani yang tergabung dalam Serikat Tani Aceh (SETIA) pada 5 April 2026 di Bakauheni, […]
Kolaborasi SAINS-YAPIDI: Kelas Agraria dan Pedesaan
Sajogyo Institute dan Yayasan Perkumpulan Pemberdayaan Perempuan Pijer Podi (YAPIDI) telah melaksanakan kelas pembelajaran singkat Agraria dan Pedesaan selama 4 hari (22-25/10). Sebagai informasi, YAPIDI merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan pedesaaan dengan fokus-fokus penguatan organisasi rakyat melalui credit union, penguatan perempuan dalam kesetaraan dan keadilan gender, pengembangan pertanian selaras dalam […]
Pembalikan Kontrol Tata Kelola Hutan oleh Petani Desa Kalijaya Pasca Reklaiming sebagai Jaminan Reforma Agraria di Kawasan Hutan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola pengusahaan tanah yang dilakukan Petani Desa Kalijaya menggunakan model agroforestri pasca-reklaiming dari Perhutani, serta peruntukannya yang berdampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan bersandar pada teori the semi autonomous social-field oleh Selly Falk Moore, bahwa kondisi objektif penguasaan tanah masyarakat Desa Kalijaya […]
Reforma Agraria dan Prasyarat Utama Pemenuhan Hak Pangan dan Gizi
Matahari beranjak naik. Pagi itu mulai terasa terik beralih menjadi siang hari. Namun, di tengah terik itu, diskusi justru semakin menarik dan berlangsung hangat. Pagi menjelang siang itu (20/2), tengah berlangsung diskusi yang diselenggarakan FIAN Indonesia di Kantor Sajogyo Institute, Jalan Malabar No. 22. Diskusi itu tengah membahas Hak atas Pangan dan Gizi dengan menghadirkan […]
Menghidupkan Kembali Domeinverklaring? (Tinjauan Singkat atas Politik Agraria Indonesia Pasca Omnibus Law)
Pemerintah memperkenalkan berbagai ‘kebaruan’ dalam hukum agraria antara lain ‘Bank Tanah’, ‘hak pengelolaan’, dan ‘kawasan dan tanah terlantar’, melalui UU Cipta Kerja. Bank Tanah diproyeksikan sebagai sebuah lembaga yang mengkonsolidasikan dan menampung ‘tanah-tanah terlantar’ untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan pembangunan dan ekonomi, termasuk pengaturan reforma agraria. Sedangkan hak pengelolaan diperkenalkan sebagai suatu kategori hak baru […]
Lahan Eks HGU PT TSK Dipakai Masyarakat Berkebun
SIGI, SULAWESION.COM – Forum Petani Karere Bunga melakukan audiens dengan Pemkab Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait pemanfaatan lahan di objek eks HGU PT TSK pada pekan kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sigi, Mohammad Irwan. Dalam penyampaiannya, orang nomor satu di Kabupaten Sigi itu mengatakan, penataan kembali penguasaan dan pengelolaan objek sehingga bisa dikelola secara […]
